Kajian Ulang Dinilai Penting, Evaluasi MBG Berkaitan dengan Psikologi Keadilan Masyarakat

AKURAT JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak evaluasi baru setelah Presiden Prabowo Subianto meminta sasaran penerima manfaat dikaji ulang.

Arahan tersebut menegaskan bahwa program diharapkan lebih diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama keluarga pada kelompok desil bawah dan wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi.

Sekilas, perubahan sasaran penerima mungkin terlihat sebagai langkah administratif.

Namun, dari sudut pandang psikologi sosial, kebijakan ini juga berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat memandang keadilan dalam pembagian bantuan pemerintah.

Dalam ilmu psikologi dikenal konsep fairness perception, yaitu persepsi seseorang mengenai apakah suatu keputusan dianggap adil atau tidak.

Ketika bantuan diberikan kepada kelompok yang dinilai kurang membutuhkan, muncul potensi ketidakpuasan dari masyarakat yang merasa ada pihak lain yang lebih layak menerima manfaat tersebut.

Karena itu, penyesuaian sasaran penerima MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas program, tetapi juga menjaga kepercayaan publik bahwa bantuan negara benar-benar sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Presiden Prabowo meminta seluruh masukan mengenai pelaksanaan MBG dikaji lebih dahulu sebelum pemerintah menetapkan perubahan kebijakan.

Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian diberi tugas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sasaran penerima maupun aspek pelaksanaan program lainnya.

Hasil kajian tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

Selama proses berlangsung, pemerintah belum menetapkan secara rinci kelompok penerima baru maupun jenis sekolah yang akan menjadi prioritas.

Salah satu dasar yang akan digunakan adalah pengelompokan kesejahteraan keluarga melalui sistem desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Melalui sistem ini, keluarga dibagi menjadi sepuluh kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi, mulai dari desil 1 sebagai kelompok sangat miskin hingga desil 10 yang berada pada tingkat kesejahteraan tertinggi.

Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan mampu membuat penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran dibandingkan menggunakan pendekatan yang bersifat umum.

Dari sisi psikologi, keputusan pemerintah juga dapat dipahami melalui konsep distributive justice, yaitu prinsip bahwa sumber daya yang terbatas sebaiknya dialokasikan kepada pihak yang memiliki kebutuhan paling besar.

Baca Juga: Dari Jazz di Atas Awan hingga Rambut Gembel, Dieng Culture Festival 2026 Kembali Hadir

=====

Semakin masyarakat merasa distribusi bantuan dilakukan secara objektif, semakin tinggi pula tingkat penerimaan terhadap kebijakan tersebut.

Sebaliknya, apabila terdapat persepsi bahwa bantuan tidak diberikan kepada kelompok yang tepat, kepercayaan publik terhadap program berpotensi menurun meskipun tujuan program sebenarnya baik.

Karena itu, evaluasi sasaran MBG menjadi langkah penting, bukan hanya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara, tetapi juga membangun rasa keadilan di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program bantuan sosial tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, melainkan juga dari keyakinan publik bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. (*)