Konflik di Timur Tengah Memanas, Jamaah Haji Indonesia Terancam Tak Bisa Berangkat, Kemenhaj Siapkan Skenario Alternatif

AKURAT JAKARTA – Nasib keberangkatan calon jamaah haji Indonesia tahun 2026 kini berada di bawah bayang-bayang ketidakpastian.
Eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas memaksa Kementerian Haji (Kemenhaj) bergerak cepat menyusun skenario darurat demi menjamin keselamatan jamaah.
Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa salah satu opsi yang tengah dikaji serius adalah pengalihan rute penerbangan.
Alih-alih melewati rute konvensional yang mungkin terdampak wilayah konflik, penerbangan haji direncanakan akan memutar melalui rute selatan atau melewati wilayah Afrika.
"Kalau itu memang menjamin keamanan penerbangannya, maka kita siapkan rute yang berbeda. Misalnya lewat jalur selatan kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR," ujar Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Dahnil menegaskan bahwa perubahan rute ini tidak bisa diputuskan sepihak oleh pemerintan Indonesia.
Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan otoritas penerbangan domestik maupun internasional, termasuk pemerintah Arab Saudi.
"Tentu itu bicara dengan otoritas penerbangan baik itu Saudi Arabia maupun berbagai negara lain yang mempertimbangkan rute tersebut," tambahnya.
Skenario Terburuk: Penundaan Seperti Era Covid
Selain pengalihan rute, Kemenhaj juga menyiapkan skenario terburuk berupa penundaan keberangkatan. Langkah pahit ini akan diambil apabila situasi di Timur Tengah dinilai sudah tidak aman dan mengancam nyawa warga negara Indonesia.
Dahnil menyamakan potensi kebijakan ini dengan kebijakan saat pandemi COVID-19 beberapa tahun silam. Menurutnya, instruksi Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas mengenai hal ini.
"Skenario untuk menunda bisa jadi muncul apabila keselamatan warga negara kita terancam. Orientasi kami dan Presiden adalah keselamatan jamaah adalah yang pertama dan utama," tegas Dahnil.
Jadwal Kloter Pertama
Hingga saat ini, pemerintah masih memantau situasi global secara intensif. Jika eskalasi konflik menurun dan situasi dinyatakan aman, jadwal pemberangkatan haji dipastikan tetap sesuai rencana awal.
"Apabila eskalasi konflik menurun, maka 22 April 2026 mendatang adalah keberangkatan haji kloter pertama," tutupnya.
Pihak Kemenhaj dijadwalkan akan segera menggelar rapat kerja dengan DPR untuk mematangkan anggaran dan teknis pelaksanaan haji di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu ini. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









