Lowongan Guru Sekolah Rakyat Bakal Segera Dibuka! Intip Gaji yang Ditawarkan Pemerintah Berikut Ini

AKURAT JAKARTA - Program Sekolah Rakyat 2025 kini menjadi sorotan publik setelah diumumkan sebagai salah satu terobosan pemerintah dalam menyediakan pendidikan gratis dan layak bagi masyarakat kurang mampu.
Mengusung konsep asrama atau boarding school, seluruh kebutuhan siswa mulai dari makan, seragam, hingga perlengkapan sekolah akan ditanggung penuh oleh pemerintah.
Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan merata.
Dengan peluncuran 53 Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, program ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
Sekolah-sekolah ini akan tersebar di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Bekasi, Magelang, Temanggung, Bandung, Kalimantan, Aceh, hingga Papua, sebagai bentuk pemerataan pendidikan.
Pendaftaran peserta didik dan guru Sekolah Rakyat akan dimulai pada paruh kedua April hingga Mei 2025.
Menariknya, guru yang akan mengajar di program ini tidak akan berstatus sebagai ASN atau PPPK.
Sebaliknya, mereka akan direkrut melalui kontrak kerja individu untuk memberi keleluasaan penempatan, khususnya di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau.
“Harapan kita lebih dari (UMR) lah ya,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada Senin (14/4/2025), saat menanggapi soal besaran gaji guru yang akan ditetapkan.
Baca Juga: Jadwal PPPK Tahap 2 Akhirnya Resmi Diumumkan! Simak Tanggal dan Lokasi Ujian Terbarunya
Meskipun belum final, pemerintah tengah menggodok skema gaji dan insentif tambahan agar para guru tetap sejahtera meski tidak berstatus ASN.
Untuk perbandingan, gaji guru PNS golongan III-IV berada di kisaran Rp2,7 juta hingga Rp6,3 juta, sedangkan PPPK antara Rp3,2 juta hingga Rp5,7 juta tergantung masa kerja dan golongan.
Sementara untuk calon siswa, pemerintah akan memanfaatkan integrasi data antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Prioritas diberikan kepada anak-anak dari desil 1 dan 2 (kelompok termiskin) yang belum tercatat dalam sistem Dapodik, sehingga program ini benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.
Dengan Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak Indonesia yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan bisa meraih masa depan yang lebih cerah—bukan hanya lewat pendidikan akademik, tetapi juga lewat pembentukan karakter dan keterampilan hidup yang relevan. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









