Belajar dari Konflik Selat Hormuz, Wantim Golkar DKI Dorong Pemerintah Optimalkan Potensi Ekonomi dan Keamanan ALKI

AKURAT JAKARTA – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya potensi konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran di Selat Hormuz, menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk meninjau kembali kedaulatan maritimnya.

Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Bambang Waluyo Djojohadikusumo atau yang akrab disapa Jojo Wahab, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi laut Indonesia.

Jojo mengatakan, fokus utama kini tertuju pada hak Republik Indonesia atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Baca Juga: Jangan Dulu Beli SUV Listrik Lain! BYD Atto 2 Akan Hadir dengan Desain Super Keren yang Tampil Lebih Futuristik dan Canggih

Indonesia memiliki tiga jalur utama, yakni ALKI 1, 2, dan 3 (3A, 3B, 3C), yang menjadi urat nadi perdagangan dunia.

"Setiap tahunnya, ratusan ribu kapal, mulai dari kapal komersial hingga kapal perang aktif negara asing, melintasi perairan kedaulatan Indonesia ini," lanjutnya.

Potensi Pendapatan Negara dari Jalur Maritim

"Banyak pihak mempertanyakan apakah Indonesia bisa memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas. Jawabannya adalah sangat memungkinkan," katanya.

Pengelolaan yang tepat tidak hanya memperkuat kedaulatan, tetapi juga mendatangkan devisa besar bagi negara.

Jojo Wahab menekankan bahwa posisi geografis ini adalah aset strategis yang belum tergarap maksimal.

"Betapa ini potensi yang sangat besar di bidang ekonomi, politik, dan hal lain," ujar Jojo Wahab dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Baca Juga: Viral Grup Chat Mahasiswa FH UI Diduga Berisi Konten Pelecehan, Dekan dan Rektor Angkat Bicara, Begini Katanya!

Titik Rawan di ALKI 3

Lebih lanjut, Jojo Wahab menyoroti titik-titik krusial yang memerlukan pengawasan ekstra.

Menurutnya, ALKI 3, khususnya di wilayah Laut Aru, merupakan area yang paling rawan karena sering menjadi jalur perlintasan kapal perang asing.

"Area yang paling rawan ALKI 3, Laut Aru, di mana jalur itu banyak dilewati kapal perang," lanjutnya.

Sinergi Antar-Lembaga dan Aturan Internasional

Meski navigasi internasional diatur oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan diawasi oleh International Maritime Organization (IMO), Indonesia memiliki legitimasi untuk memperketat aturan dalam konteks keamanan nasional.

Baca Juga: BYD Atto 2 Siap Ramaikan Pasar Otomotif Tanah Air, Bawa Desain Sporty Modern, Bagian Headlamp X-Shaped Dibuat Lebih Agresif

Pengawasan ketat ini memerlukan kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan:

• Kementerian Perhubungan (sebagai pengawas utama)

• Kementerian Pertahanan

• Bakamla (Badan Keamanan Laut)

• Polair (Polisi Perairan)

• KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Baca Juga: 40 Persen Warga Jakarta Belum Akses Air Minum Layak, Fraksi Golkar Desak Percepatan Raperda SPAM

"Dengan memperkuat regulasi dan infrastruktur pengawasan di ALKI, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi penonton di perairan sendiri, tetapi mampu mengonversi posisi strategis tersebut menjadi kekuatan ekonomi dan pertahanan yang disegani di mata dunia," pungkasnya. (*)