Karyawan Tak Rela Gaji Dipotong untuk Tapera, Sedangkan Pengurusnya Berpenghasilan Puluhan Juta

AKURAT JAKARTA - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dirasa memberatkan karyawan swasta karena memotong gajinya 3 persen, sedangkan pengurusnya memiliki penghasilan hingga puluhan juta.

Berbagai elemen masyarakat mulai dari pekerja swasta, asosiasi pengusaha, hingga beberapa anggota legislatif mengkritisi iuran 3 persen untuk Tapera.

Di sisi lain, Tapera dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera.

Pengelolaannya ini dirumuskan oleh Komite BP Tapera, termasuk dalam melakukan evaluasi dan pengawasan.

Baca Juga: Kisruh Mengenai Tapera, Begini Komentar Presiden Jokowi dan Beberapa Menterinya

Di dalamnya ada anggota komite, komisioner, dan deputi komisioner yang masuk ke BP Tapera.

Dikutip dari laman resmi BP Tapera, Anggota Komite Tapera terdiri dari:

• Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR)
• Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan
• Ida Fauziyah (Menaker)
• Friderica Widyasari Dewi (Anggota Dewan Komisioner OJK)

Adapun Komisioner dan Deputi Komisioner terdiri dari:

• Doddy Bursman (Deputi Komisioner Bidang Pengumpulan Dana)
• Sid Herdi Kusuma (Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana)
• Sugiyarto (Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana)
• Wilson Lie Simatupang (Deputi Komisioner Bidang hukum dan Administrasi)

Baca Juga: Berapa Syarat Minimal Gaji Ikut Peserta KPR Tapera? Berikut Dokumen dan Cara Daftarnya

Lantas berapa gaji dari pengurus BP Tapera?

Gaji pengurus Tapera diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan lainnya untuk Komite Tapera.

Dalam Pasal 2 Perpres Nomor 9 Tahun 2023 disebutkan jika Komite Tapera berhak mendapatkan honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk meningkatkan kinerja.

Lalu di Pasal 3 disebutkan besaran honorarium tertinggi adalah Komite Tapera unsur profesional, yakni Rp 43,34 juta.

Berikut rinciannya:

• Ketua Komite Tapera unsur menteri secara ex offico: Rp 32,5 juta per bulan
• Anggota Komite Tapera unsur profesional: Rp 43,34 juta per bulan
• Anggota Komite Tapera unsur menteri secara ex offico: Rp 29,25 juta per bulan.