Ganjil Genap Disebut Kurangi Kemacetan 29,53 Persen, Dishub DKI Tetap Evaluasi Dampak Ekonomi

AKURAT JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyebut penerapan sistem ganjil genap (gage) di 25 ruas jalan efektif meningkatkan kinerja lalu lintas.

Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, sistem ganjil genap mampu meningkatkan unjuk kinerja lalu lintas rata-rata sebesar 29,53 persen.

"Terkait efektivitas pembatasan lalu lintas Sistem Ganjil-Genap pada 25 ruas jalan, disampaikan bahwa Sistem Ganjil-Genap mampu meningkatkan unjuk kinerja lalu lintas rata-rata sebesar 29,53 persen," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga: Sudah Berjalan 10 Tahun, Dishub DKI Buka Peluang Kaji Ulang Sistem Ganjil Genap, Ini Alasannya

Budi menjelaskan, peningkatan tersebut dilihat berdasarkan perbandingan volume lalu lintas harian rata-rata sebelum dan saat sistem ganjil genap diterapkan.

Tanpa penerapan ganjil genap, volume lalu lintas harian rata-rata tercatat mencapai 204.997 satuan mobil penumpang (smp) per jam dengan nilai volume capacity ratio (VCR) sebesar 1,00.

Sementara itu, ketika sistem ganjil genap diterapkan, volume kendaraan aktual tercatat sebesar 158.262 smp per jam dengan nilai VCR turun menjadi 0,78.

Meski demikian, Budi mengatakan efektivitas ganjil genap tidak hanya dapat dilihat dari kelancaran arus lalu lintas.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap aktivitas ekonomi di kawasan yang berhimpitan dengan lokasi penerapan ganjil genap.

"Kebijakan Sistem Ganjil-Genap yang telah diterapkan pada 25 ruas jalan tidak hanya dapat dilihat berdasarkan perspektif terhadap kelancaran arus lalu lintas," ujar Budi.

Budi menyebut, sejumlah aspek ekonomi yang perlu diperhatikan dalam evaluasi, mulai dari jumlah kunjungan, aktivitas tenant, parkir, investasi hingga penerimaan daerah.

Karena itu, Dishub DKI Jakarta akan melakukan evaluasi secara komprehensif untuk melihat keseimbangan antara tujuan pengendalian lalu lintas dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi di Jakarta.

"Oleh karena itu, Dinas Perhubungan akan melakukan evaluasi komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan pengendalian lalu lintas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di wilayah DKI Jakarta," tukas Budi. (*)