Fraksi Golkar Minta Pemprov Lindungi Kelompok Rentan dari Panas Ekstrem

AKURAT JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman cuaca panas ekstrem dalam beberapa pekan ke depan.

Penanganan paparan suhu tinggi ini dinilai perlu diprioritaskan sebagai isu kesehatan publik, terutama untuk melindungi kelompok masyarakat rentan.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Judhistira Hermawan, menegaskan bahwa langkah antisipasi dini sangat penting guna mencegah meluasnya dampak kesehatan pada warga.

Baca Juga: Soroti Parkir Liar di Kelapa Gading Jakut, Legislator Golkar Andri Santosa: Harus Ada Standar Pengelolaan yang Jelas

Peringatan ini sejalan dengan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia masih dilanda periode kering hingga Oktober 2026.

"Kondisi ini memerlukan kesiapsiagaan tinggi dalam menghadapi paparan panas, terutama bagi kelompok rentan," ujar Judhistira dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

Anggota Komisi D DPRD DKI ini menyarankan Pemprov DKI menggunakan panduan Heat-Health Action Plans (HHAPs) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai rujukan teknis.

Panduan yang diperbarui pada Juni 2026 tersebut mencakup delapan elemen utama, mulai dari kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, respons cepat, perlindungan kelompok rentan, hingga evaluasi penanganan dampak.

Pemetaan Populasi Berisiko Tinggi

Dukungan senada disampaikan Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Habib Muhammad bin Salim Alatas. Ia menekankan krusialnya pemetaan populasi yang paling berisiko terdampak cuaca ekstrem agar penyaluran bantuan dan intervensi medis tepat sasaran.

"Kelompok berisiko tinggi harus menjadi prioritas utama," tegas Habib.

Sesuai kriteria WHO, kelompok yang paling rentan terhadap paparan panas ekstrem meliputi:

Lanjut usia (lansia), Penderita penyakit kronis, Ibu hamil, bayi, dan anak-anak, Pekerja luar ruangan (outdoor workers)

Habib menambahkan bahwa sistem komunikasi risiko harus diperkuat agar informasi cuaca tidak sekadar menjadi data peringatan, tetapi diterjemahkan menjadi panduan tindakan taktis perlindungan mandiri oleh warga.(*)