Jakarta

Kunjungi Lahan di Ciangir Tangerang, Gubernur Pramono Tegaskan Bukan untuk Pengganti TPST Bantargebang, Bakal Bangun Kawasan Ketahanan Pangan

Laode Akbar | 31 Juli 2026, 15:05 WIB
Kunjungi Lahan di Ciangir Tangerang, Gubernur Pramono Tegaskan Bukan untuk Pengganti TPST Bantargebang, Bakal Bangun Kawasan Ketahanan Pangan
Gubernur Pramono meninjau Pusat Olah Organik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di Ciangir, Banten

AKURAT JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Ciangir, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, tidak akan dijadikan lokasi pembuangan sampah ataupun alternatif pengganti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Hal ini disampaikannya saat meninjau Pusat Olah Organik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di Ciangir, Banten, Jumat (31/7/2026).

Menurut Pramono, lahan seluas hampir 100 hektare tersebut akan difokuskan untuk pengembangan kawasan ketahanan pangan terpadu, meliputi peternakan sapi, ayam, perikanan, hingga pertanian.

Baca Juga: Kecelakaan Maut Tol Cipularang, Pikap Tabrak Truk Dua Korban Meninggal Dunia

"Sepenuhnya tempat ini bukan seperti yang dipikirkan orang akan menjadi tempat alternatif Bantar Gebang, sama sekali enggak. Tempat ini adalah tempat untuk pengembangan ketahanan pangan, apakah itu sapi, apakah itu ikan, apakah itu ayam, dan pertanian yang lebih luas tentunya jagung, padi, dan sebagainya," kata Pramono.

Ia menjelaskan, dari total luas lahan hampir 100 hektare, sekitar 40 hektare akan dimanfaatkan DLH, 20 hektare dikelola BUMD Dharma Jaya, sementara sebagian lainnya digunakan sebagai kontribusi Pemprov DKI kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Pramono mengatakan pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjamin pasokan pangan bagi masyarakat Jakarta dan Banten.

Ia mengungkapkan, Dharma Jaya akan mulai membangun kawasan peternakan pada November 2026 dengan nilai investasi hampir Rp1 triliun.

Baca Juga: Persita Genjot Fisik Jelang Musim Baru, Zaki Tekankan Kedalaman Skuad

Pramono juga memerintahkan Dinas LH, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), serta Badan Pengelola Aset Daerah, untuk memulai pengembangan lebih awal, paling lambat September 2026.

"Karena dengan demikian kita menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Yang akan dibawa ke sini nantinya adalah pupuk hasil dari TPS3R yang ada di Jakarta," ujarnya.

Politikus PDIP itu menegaskan, yang dikirim ke lokasi tersebut bukan sampah dari Jakarta, melainkan pupuk organik hasil pengolahan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) untuk mendukung kegiatan pertanian di kawasan tersebut.

"Maka dengan demikian penanganan persoalan persampahan tetap dilakukan secara menyeluruh dan tempat ini bukan tempat untuk sampah. Sekali lagi bukan tempat untuk sampah, tetapi tempat untuk ketahanan pangan yang berkaitan dengan sapi dan sebagainya," tegasnya.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.