Jakarta

Legislator Golkar Minta Transjakarta Benahi Rute Permukiman: Bus Besar Jangan Paksa Masuk Jalan Sempit

Laode Akbar | 28 Juli 2026, 20:45 WIB
Legislator Golkar Minta Transjakarta Benahi Rute Permukiman: Bus Besar Jangan Paksa Masuk Jalan Sempit
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa

AKURAT JAKARTA – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, meminta PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengevaluasi penempatan armada bus di sejumlah rute yang melintasi jalan sempit. Menurutnya, penggunaan bus berukuran besar di kawasan tersebut justru memicu kemacetan.

Hal itu disampaikan Andri dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2026 bersama jajaran BUMD di Komisi B DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Andri mengaku menerima banyak keluhan masyarakat, terutama di wilayah Kemang dan daerah pemilihannya di Kalideres, Jakarta Barat. Ia menilai kondisi jalan di kawasan tersebut lebih cocok dilayani bus berukuran sedang.

Baca Juga: Pemprov DKI Targetkan 10.000 Bus Listrik Transjakarta, Legislator Golkar Andri Santosa Khawatir Hanya Jadi Wacana

"Beberapa saya dapat aduan di Kemang, terus di wilayah saya Kalideres. Jalannya itu sempit, hanya cukup untuk dua mobil berpapasan. Saat bus yang terlalu besar masuk, mau menyalip juga tidak bisa sehingga antrean kendaraan menjadi panjang," kata Andri.

Ia mempertanyakan mengapa armada bus medium yang dinilai lebih sesuai dengan karakteristik jalan lokal masih jarang terlihat beroperasi.

"Yang saya mau tanya, bus medium kita kok jarang kelihatan. Jumlahnya berapa? Karena yang melintas di jalan-jalan kecil itu malah bus-bus besar. Itu bikin kemacetan," ujarnya.

Andri meminta Transjakarta menjelaskan apakah minimnya operasional bus medium disebabkan keterbatasan armada atau faktor lain.

"Apakah kita kekurangan bus sedang atau memang bagaimana? Di jalan-jalan kecil seharusnya kalau bisa dikasih bus yang lebih sedang, jangan yang besar karena memakan badan jalan dan menimbulkan kemacetan," tuturnya.

Selain itu, Andri juga menyinggung keterlambatan pengadaan armada yang disebut menjadi salah satu penyebab munculnya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) Transjakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI itu meminta penjelasan mengenai penyebab tertundanya pengadaan tersebut.

"Dalam paparan disebut ada keterlambatan 30 unit dan 100 unit armada yang tertunda pengadaannya. Penyebabnya apa, itu juga perlu dijelaskan," katanya.

Menurut Andri, evaluasi terhadap pengadaan dan distribusi armada penting dilakukan agar pelayanan Transjakarta dapat lebih menyesuaikan kondisi ruas jalan di Jakarta sekaligus mengurangi kemacetan di kawasan permukiman dan jalan lokal. (*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

L
Reporter
Laode Akbar
Y