Gubernur Pramono Siapkan Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun, Dananya untuk Pendidikan dan Pebangunan Rumah Sakit

AKURAT JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah memproses penerbitan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun.

Dana hasil penerbitan surat utang tersebut akan difokuskan untuk membiayai sektor pelayanan publik, terutama pendidikan dan pembangunan rumah sakit.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Investor Daily Roundtable di Main Hall Bursa Efek Indonesia (IDX), Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga: Pasca Insiden Balita Tewas Terperosok ke Lubang Proyek di Manggarai, DPRD DKI Dorong Pemprov Evaluasi Menyeluruh

Pramono menjelaskan, langkah menerbitkan obligasi daerah ditempuh setelah upaya membentuk Jakarta Collaboration Fund yang konsepnya serupa dengan sovereign wealth fund belum dapat direalisasikan karena terkendala regulasi.

"Kami sudah kirim surat secara resmi kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk diizinkan bahwa Jakarta mempunyai Jakarta Collaboration Fund. Ini sebenarnya sama dengan Indonesia Investment Authority (INA). Tetapi aturannya tidak mudah," kata Pramono.

Karena itu, Pemprov DKI memilih memanfaatkan instrumen obligasi daerah yang dinilai lebih memungkinkan untuk direalisasikan.

Menurut dia, proses penerbitannya dilakukan bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Kementerian Keuangan.

"Akhirnya kami menemukan ruang untuk menerbitkan obligasi daerah. Tahun ini Jakarta akan menerbitkan obligasi daerah Rp3,5 triliun, sudah dalam proses," ujarnya.

Baca Juga: Gubernur Pramono Ultimatum Mall PS dan Senci Agar Segera Bikin Terowongan Penghubung Bawah Tanah, Jika Tidak Maka Pajaknya Akan Dinaikkan

Pramono mengatakan nilai Rp3,5 triliun merupakan tahap awal atau exercise bagi Jakarta. Ia optimistis kemampuan fiskal ibu kota cukup kuat untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran obligasi tersebut.

Dana hasil obligasi, lanjut dia, akan digunakan untuk membiayai sektor yang bersifat mendasar, di antaranya pendidikan dan modal awal pembangunan rumah sakit di kawasan Rumah Sakit Sumber Waras. Nama rumah sakit tersebut, kata Pramono, akan diumumkan kemudian.

"Betul-betul untuk tujuan yang paling mendasar, paling elementer di Jakarta, bukan untuk hal yang bersifat bisnis," ucapnya.

Pramono menegaskan proyek-proyek yang berorientasi bisnis tetap akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD).

Menjawab kekhawatiran mengenai kemampuan Jakarta membayar bunga dan pokok obligasi, Pramono menyatakan tidak ada persoalan.

Baca Juga: Hasil Piala Dunia Hari Ini, 1 Juli 2026: Haaland Loloskan Norwegia, Prancis Pesta Gol, Meksiko Ulang Sejarah 1986

Menurut mantan Sekretaris Kabinet RI itu, kondisi fiskal DKI Jakarta cukup kuat untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada investor.

"Kalau DKI sih pasti lunaslah. Kalau itu saya bisa menjamin enggak ada masalah," tegasnya. (*)