Legislator Golkar Andri Santosa Soroti Program Pelatihan Tenaga Kerja Disnaker, Baru Jangkau 6,1 Persen Pengangguran

AKURAT JAKARTA – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, menyoroti efektivitas program pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja yang dijalankan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta.

Menurutnya, cakupan program tersebut masih sangat kecil dibanding jumlah pengangguran yang ada di Jakarta.

Hal itu disampaikan Andri dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama jajaran dinas Pemprov DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun 2025, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga: Legislator Golkar Andri Santosa Beri Lima Rekomendasi untuk CFD Rasuna Said, Soroti Lalu Lintas hingga Jalur Darurat

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang tercantum dalam lampiran laporan Disnakertransgi, jumlah peserta program pelatihan, pemberdayaan, dan job fair mencapai 20.096 orang.

Namun, angka tersebut dinilai belum signifikan jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran di Jakarta yang masih mencapai lebih dari 330 ribu orang.

"Pemberdayaan Bapak tercatat di dalam lampiran sejumlah 20.096 peserta secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan pengangguran di wilayah Jakarta, itu tercatat masih 330.000 lebih jumlah pengangguran. Maka yang menjadi pertanyaan saya, dari 20.096 peserta tadi, itu hanya menjangkau sekitar 6,1 persen dari total populasi pengangguran," kata Andri.

Ia meminta Disnakertransgi tidak hanya menyampaikan jumlah peserta yang mengikuti program, tetapi juga menjelaskan hasil atau output nyata dari program tersebut.

Menurutnya, program yang menggunakan anggaran besar harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, terutama terkait jumlah peserta yang berhasil memperoleh pekerjaan atau mampu mandiri setelah mengikuti pelatihan.

Andri juga memperdalam pertanyaan yang sebelumnya disampaikan anggota Komisi B lainnya terkait mekanisme evaluasi dan verifikasi hasil program.

"Yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya berapa output dan bagaimana cara verifikasi setelah mengadakan program-program ini. Program-program ini kan pasti menggunakan anggaran yang cukup besar. Tapi hasil dari yang sudah dibina ini, seberapa besar mereka bisa mendapatkan pekerjaan ataupun profesi," tuturnya.

Selain itu, ia meminta Disnakertransgi menyertakan data pendukung secara lebih rinci dalam rapat-rapat berikutnya, termasuk hasil tindak lanjut terhadap para peserta program.

Menurutnya, keberhasilan program tidak bisa diukur hanya dari jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan pelatihan maupun job fair.

Andri menilai pemerintah perlu memastikan peserta benar-benar mendapatkan manfaat hingga memperoleh pekerjaan, bukan sekadar mengikuti kegiatan seremonial.

"Kalau 20.000 ini berarti belum tentu semuanya bisa langsung mandiri dan bisa langsung bekerja. Nah, itu tolong nanti output-nya juga bisa dikawal sampai mereka benar-benar bekerja, jangan cuma kita nanti berhenti di seremoni penerimaan dan job fair," tegasnya. (*)