Legislator Golkar Andri Santosa Soroti Data Perizinan Gedung Parkir Tak Sinkron Antar OPD Pemprov DKI

AKURAT JAKARTA - Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, menyoroti belum terintegrasinya sistem perizinan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Andri mempertanyakan mengapa usulan pembangunan sistem digital terintegrasi baru mencuat setelah pembentukan Pansus Perparkiran.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait pengelolaan data perizinan.

Baca Juga: Legislator Golkar Sardy Wahab Soroti Minimnya Dukungan Fasilitas Pengolahan Sampah di Tingkat Lingkungan

"Ini teknologi sudah maju, zaman sudah canggih, Pak. Ini urusan pemerintah provinsi loh, Pak. DKI ini adalah miniatur Indonesia, wajah ibu kota," ujar Andri dalam rapat.

Ia menilai sistem administrasi di lingkungan Pemprov DKI seharusnya bisa lebih rapi dan terintegrasi, terutama menyangkut perizinan parkir yang melibatkan banyak instansi.

Menurutnya, sinkronisasi data paling penting harus dilakukan antara PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata), terutama terkait penerbitan izin dan rekomendasi teknis.

"Kalau bisa memang sistem tentang penerbitan-penerbitan izin itu harus sinkron," tukasnya.

Andri juga menyoroti adanya perbedaan data mengenai masa berlaku atau status aktif perizinan antarinstansi.

Ia meminta agar Pemprov DKI segera membangun sistem digitalisasi terintegrasi supaya data perizinan tidak berbeda-beda di setiap OPD.

"Mohon diusulkan ke depan supaya dibangun sistem digital, digitalisasi yang terintegrasi tentang masalah perizinan supaya sesama instansi itu datanya tidak berbeda," katanya.

Ia bahkan meminta agar pembangunan sistem tersebut dianggarkan ke depan dan akan kembali menekankan persoalan itu dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta yang menjadi mitra kerja PTSP.

"Tolong untuk sistem itu dianggarkan kalau boleh itu ke depan, Bu. Kan PTSP juga kan sebagai mitranya Komisi B ya, nanti saya juga tekankan di rapat komisi," pungkasnya. (*)