Banyak Gedung di Jakarta Tak Bersertifikat SLF, Pansus Parkir DPRD Minta Dinas Citata Terbitkan SP1 hingga SP2

AKURAT JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta segera menerbitkan surat peringatan (SP) kepada pemilik gedung yang belum memiliki atau tidak memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Wakil Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Fuadi Luthfi, menegaskan surat peringatan harus segera dilayangkan sebagai langkah awal penegakan aturan sebelum dilakukan penyegelan bangunan.

"Ke Kepala Dinas Citata, kita harus ambil sikap secara tegas. Dalam bentuk surat peringatan (SP) 1 dan 2 hingga diproses penyegelan gedung," ujar Fuadi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/5/2026).

Baca Juga: Mau Nonton Film Pesta Babi yang Lagi Viral? Berikut Link Akses dan Cara Gelar Nobar

Fuadi menargetkan SP1 sudah diterbitkan paling lambat satu pekan setelah rapat pansus digelar. Jika tidak ada tindak lanjut dari pemilik gedung, maka Dinas Citata diminta menerbitkan SP2 dan melanjutkan proses menuju penyegelan.

"Tidak ada toleransi apapun, tidak ada kompromi apapun. Mereka harus mengurus izin SLF ini dengan baik," tegasnya.

Pansus menemukan sedikitnya 23 perusahaan pengelola gedung dan parkir yang tidak memiliki SLF atau masa berlakunya telah habis.

Salah satu temuan adalah Pasar Asemka di Taman Sari, Jakarta Barat, yang disebut tidak pernah memiliki SLF sejak 1989. Selain itu, PT Ajinomoto Indonesia di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tercatat belum memperpanjang SLF sejak 2009.

Menurut Fuadi, SLF bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti bahwa bangunan telah memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bagi masyarakat.

"Kalau SLF saja diabaikan, artinya dia juga pasti akan mengabaikan keselamatan warga," ujarnya.

Baca Juga: Link dan Cara Beli Tiket BCA Presale Konser The Weeknd Jakarta 2026, Dibuka Hari Ini Jam 12 Siang!

Kepala Dinas Citata DKI Jakarta, Vera Revina Sari, memastikan pihaknya akan menindak seluruh bangunan yang tidak memenuhi ketentuan.

Namun, penindakan akan dilakukan secara bertahap melalui surat peringatan 1, 2, dan 3, kemudian penghentian sementara operasional hingga penghentian permanen.

"Kalau misalnya enggak sesuai sama peraturan, itu pasti kita segel ujungnya," kata Vera.

Ia menegaskan, setiap bangunan wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF sebelum dapat digunakan untuk aktivitas publik.

Baca Juga: Mulai Rp245 Jutaan, SUV Listrik BYD Atto 2 Tawarkan Desain Mewah dengan Interior Soft Touch dan Fitur Canggih yang Melimpah

"Gedung dapat digunakan karena telah memiliki atau memenuhi persyaratan-persyaratan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan lain-lain," tandas Vera. (*)