Soroti Satpol PP Tak Punya Mako, Wagub Rano Karno: Ibarat Polisi Tak Punya Polda

AKURAT JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyoroti kondisi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang hingga kini belum memiliki markas komando (mako) yang memadai.

Rano mengaku telah mengunjungi Satpol PP dan melihat langsung keterbatasan fasilitas yang dimiliki instansi tersebut.

Ia menilai, kondisi ini tidak sebanding dengan besarnya tugas yang diemban Satpol PP sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah.

Baca Juga: Legislator Golkar Basri Baco Dorong Hukuman Tegas Buang Sampah Sembarangan, Contoh Era Ahok Diangkat Lagi

"Instansi sebesar itu tidak punya mako. Ada memang yang kecil di Kebon Sirih, tapi itu belum memadai," ujar Rano di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, kebutuhan mako menjadi hal mendesak, mengingat Satpol PP memiliki armada besar serta jumlah personel yang tidak sedikit. Tanpa fasilitas yang layak, operasional di lapangan dinilai tidak akan optimal.

"Bayangkan dengan armada yang banyak, kendaraan, juga personel. Mereka mau ditempatkan di mana kalau tidak punya mako? Akhirnya ya terpaksa di pinggir jalan," katanya.

Rano juga menyinggung pentingnya infrastruktur bagi Satpol PP di tengah ambisi Jakarta menjadi kota global. Ia menilai, kondisi tanpa markas komando mencerminkan ketimpangan yang perlu segera dibenahi.

"Kalau diibaratkan, masa polisi tidak punya Polda? Aneh. Nah ini Satpol PP tidak punya mako, itu juga aneh," ucapnya.

Selain itu, ia turut menanggapi kabar meninggalnya puluhan anggota Satpol PP. Rano menyebut kejadian tersebut sebagai bagian dari risiko tugas, namun tetap menekankan perlunya perhatian terhadap aspek kesehatan dan kesejahteraan personel.

"Kerja mereka ini ekstra. Jadi kesehatan harus jadi prioritas," kata mantan Anggota DPR RI itu.

Untuk itu, ia mendorong adanya evaluasi terhadap rencana pembangunan mako yang sebelumnya sudah dianggarkan. Rano mengungkapkan, proyek tersebut sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran.

"Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur, ini sepertinya harus dievaluasi lagi. Karena memang kebutuhannya mendesak," tegasnya. (*)