ASN Termasuk 15 Golongan Gratis Naik Transportasi Umum, Gubernur Pramono: Karna Tak Semua Gajinya Besar

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasan pegawai Aparatur Sipil Negeri (ASN) termasuk dalam 15 golongan gratis naik transportasi umum Jakarta.

Ia menilai, kebijakan tersebut diambilnya karena tidak semua nominal gaji pegawai ASN di Jakarta besar.

"Jadi, saudara-saudara sekalian, kenapa kemudian ASN itu digratiskan? Itu, kan, kebijakan yang diambil karena bagaimanapun ASN di DKI Jakarta enggak semuanya gajinya gede," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Baca Juga: Presiden Prabowo Dorong Penerima Bansos Bisa Naik Kelas, Kemensos Siapkan Program Pemberdayaan Terukur

Menurutnya, untuk gaji gubernur maupun wakil gubernur sudah pasti tinggi. Namun, untuk ASN tak semua gajinya tinggi.

"Kalau gubernur, wakil gubernur, gajinya cukup pasti, tapi kalau ASN, enggak semuanya gede," katanya.

Selain itu, terkait dengan kenaikan tarif Transjakarta, mantan Sekretaris Kabinet RI itu mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji lebih lanjut.

Baca Juga: Subsidi Transportasi Dipotong, Komisi B DPRD DKI Sebut Kenaikan Tarif Transjakarta Belum Dibahas

Usai dikaji, dirinya akan memutuskan pada waktu yang tepat apakah akan tetap dinaikkan atau tidak.

"Dalam pengkajian itu, apakah nanti diputuskan naik atau tidak, saya akan memutuskan pada saat yang tepat, naik atau tidak. Kan, enggak harus naik. Naik atau tidak. Saya akan putuskan pada saat yang tepat," tandasnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kebijakan tarif gratis untuk layanan transportasi umum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) serta berbagai kelompok masyarakat lain.

Hal ini sesuai Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat.

Hingga kini, total ada 15 golongan masyarakat yang mendapatkan fasilitas tarif nol rupiah untuk layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

"Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat luas, khususnya kelompok rentan dan mereka yang berkontribusi besar terhadap kota," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Selasa (5/8/2025). (*)