Banyak BUMD Merugi Akibat Titipan Jabatan, Gubernur Pramono: Itu Tidak Terjadi di BUMD Jakarta

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menanggapi terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merugi akibat adanya titipan jabatan.

Pramono mengatakan, dirinya mengucapkan terima kasih kepada Mendagri atas pernyataan tersebut, sebab Pemprov Jakarta akan turut merespon agar BUMD tidak ada titipan.

"Dan maka saya berterima kasih sama Mendagri. Mudah-mudahan Pak Mendagri sering-sering mengatakan seperti itu. Supaya saya mengatur Jakarta tanpa titipan," ujar Pramono di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (26/7/2025).

Baca Juga: Banyak Pelamar PPSU dari Lulusan Sarjana, Pramono Enggan Sebut Akibat Minimnya Lapangan Pekerjaan

Ia pun menuturkan, dirinya sudah membuktikan bahwa BUMD Jakarta tidak ada titipan jabatan, salah satunya dalam memutuskan pejabat di Bank Jakarta.

"Dan itu saya sudah buktikan ketika memutuskan Bank Jakarta sepenuhnya adalah orang-orang profesional. Jadi Bank Jakarta sepenuhnya profesional," katanya.

Politikus PDIP itu juga menegaskan, untuk jajaran direksi dirinya tidak membuka kesempatan kepada siapapun untuk menitip.

Baca Juga: Gubernur Pramono Klaim Warga Kampung Bayam Kelompok Furqon Sudah Tempati KSB, Benarkah?

"Untuk direksi ya. Karena yang menjalankan kan direksi. Kalau komisaris kan melakukan pengawasan saja. Yang penting yang menjalankan," pungkasnya.

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada sebanyak 300 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mencatatkan total kerugian mencapai Rp 5,5 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, penyebab utama dari kondisi tersebut ialah lemahnya tata kelola BUMD yang ditandai dengan adanya ketimpangan jumlah kepengurusan dalam kelembagaan BUMD.

"Lemahnya tata kelola BUMD ditandai dengan adanya ketimpangan jumlah dewan pengawas, komisaris, jumlahnya 1.993 artinya Dewan Pengawas Komisaris lebih banyak dibandingkan direksinya, 1.911," ujar Tito dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (16/7/2025). (*)