Fraksi Demokrat DPRD DKI Sebut Kebakaran di Jakarta Kebanyakan Terkadi di Daerah Kumuh, Relawan Harus Banyak di Situ

AKURAT JAKARTA - Dalam mengatasi kebakaran yang kerap terjadi di Jakarta, anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengaku telah membentuk relawan kebakaran.

Hal itu dilakukan saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 lalu.

Mujiyono mengatakan, tim ini dibentuk setelah dirinya menggandeng lembaga pendidikan negeri dalam menanggulangi insiden kebakaran di permukiman padat penduduk.

"Saya pernah buat kajian sendiri bersama teman-teman ITB (Institut Teknologi Bandung) kaitannya dengan penanganan kebakaran di permukiman padat penduduk, kurang lebih 3-4 tahun yang lalu," kata Mujiono.

"Pada akhirnya menjadi supporting document (berkas pendukung) untuk program relawan kebakaran," lanjutnya di acara diskusi bertajuk 'Tingkatkan Keamanan Listrik, Cegah Kebakaran di Jakarta' yang digelar Koordinatoriat Wartawan Balai Kota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balai Kota, pada Rabu (18/9/2034).

Menurutnya, program yang diluncurkan dua tahun lalu ini menjadi salah satu warisan (legacy) dari Komisi A DPRD DKI Jakarta untuk masyarakat.

"Di setiap RW terdapat 30 orang komponen masyarakat yang peduli dengan pencegahan kebakaran," katanya.

Ia juga menjelaskan, relawan ini diperlukan karena potensi kebakaran yang paling besar berada di wilayah permukiman padat penduduk.

"Kalau kita narasikan daerah kumuh itu potensi kebakarannya sangat tinggi. Penyebabnya terutama karena korsleting listrik. Kalau nggak salah, hampir 60 persen," imbuhnya.

Ia menambahkan, fakta di lapangan menemukan banyak warga di permukiman penduduk yang nekat mengambil listrik sembarangan. Bahkan mereka tidak memakai peralatan atau instalasi listrik sesuai SNI.

"Ini pada akhirnya sangat berpotensi untuk terjadinya kebakaran, dan relawan kebakaran ini dibentuk karena bagian dari antisipasi penanganan kebakaran di tingkatan RW," katanya.

Mujiyono mengatakan, Komisi A DPRD periode 2019-2024 kerap menyuarakan pentingnya penanganan kebakaran kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Hal itu disampaikan anggota dewan dalam setiap rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur soal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun," ungkapnya.

Kemudian, ia menjelaskan, penanganan kebakaran di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya itu tidak sesederhana seperti penanganan di kota lain atau negara lain.

"Kita sama-sama tahu Jakarta yang kota global ini masih ada 90 RW yang berkategori kumuh dan miskin," tuturnya.

Lewat alat kelengkapan dewan (AKD), Mujiyono berjanji akan memperjuangkan kelanjutan penanganan kebakaran di permukiman padat penduduk, salah satu faktornya kondisi kelistrikan yang kurang memadai.

"Saat kami mengundang tokoh masyarakat kaitannya dengan sosialisasi, misalkan Pergub atau Perda tentang penanganan bencana, kami akan mengedukasi mereka," tukasnya. (*)