Heru Budi Tegas Akan Cabut Penerima KJP Jika Ketahuan Merokok dan Tawuran

AKURAT JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencabut status Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik siswa penerima yang ketahuan merokok.
Hal ini disampaikannya dalam sambutan di acara Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di Gedung PKK Melati Jaya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).
"Bagi saya, bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jika ada siswa yang merokok saya akan cabut Kartu Jakarta Pintar-nya," kata Heru.
Heru mengatakan, Pemprov DKI akan cabut penerima KJP yang memakai rokok berbagai jenis, baik rokok tembakau maupun rokok elektrik atau vape.
Selain itu, pihaknya tidak hanya mencabut KJP bagi siswa yang merokok saja, namun juga akan mencabut KJP bagi siswa yang melakukan tawuran.
"Bagi adik-adik yang mendapatkan merokok, merokok itu menggunakan rokok elektrik juga lah ya, itu akan saya cabut Kartu Jakarta Pintar-nya, sampaikan kepada orang tuanya. Bagi pelajar yang tawuran saya akan cabut Kartu Jakarta Pintar-nya," katanya.
Ia pun menjelaskan, esensi dari dana KJP yang telah disalurkan dari pertengahan tahun 2015 tersebut seharusnya diberikan kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.
Namun, ia mengatakan bahwa siswa penerima KJP tersebut yang seharusnya tidak mampu, malah dananya digunakan untuk membeli rokok yang harganya puluhan ribu.
"Karena apa esensinya adalah kita tidak mampu sekolah tapi kok beli rokok satu hari bisa Rp50.000, 10 hari sudah Rp250.000, ya. Pulang dari sini sampaikan kepada orang tuanya, saya menyampaikan seperti itu harus. Mohon dimaafkan demi ada di kita menyongsong 2045," katanya.
Heru juga menjelaskan, Pemprov DKI telah memberikan bantuan KJP ini dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dibutuhkan hingga Rp 2 triliun dan akan menambah untuk tahun ini.
"Tahun ini DKI menambah dana Kartu Jakarta Pintar 200 miliar, tidak ada di daerah provinsi lain seperti DKI Jakarta," ungkapnya.
Dengan itu, ia berharap agar anggaran untuk bansos KJP dapat diberikan secara tepat sasaran dan tidak diberikan kepada siswa yang merokok dan tawuran.
"Jadi kami tidak ingin anggaran APBD, anggaran negara, itu diberikan yang tidak tepat sasaran, termasuk bagi adik-adik yang mendapatkan, saya temukan tawuran dan merokok, saya cabut Kartu Jakarta Pintar," jelasnya. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









