Fraksi Golkar Setuju Cleansing Terhadap Ribuan Guru Honorer di Jakarta, Namun Kritik Dinas Pendidikan yang Kurang Sosialisasi
AKURAT JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyatakan setuju pada kebijakan penataan atau cleansing terhadap guru honorer di Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.
Basri mengatakan, terkait dana BOS yang diterima oleh guru honorer tanpa sepengetahuan Disdik DKI, memang harus dikaji ulang, karena itu merupakan uang rakyat.
"Karena uang rakyat itu harus tepat sasaran. Uang rakyat kan harus kembali ke rakyat," kata Basri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2024).
Ia juga menjelaskan, uang rakyat itu kembalinya juga harus tepat sasaran, tepat guna, akurat, dan tidak seenak-enaknya atau disalahgunakan. Karena masih banyak orang yang perlu bantuan dari mereka.
Namu demikian, Baco mengkritik cara cleansing yang dilakukan oleh Disdik DKI, yang dia nilai tidak tersosialisasikan dengan baik dari jauh-jauh hari.
"Sehingga ada rasa kaget terhadap para guru-guru ini yang informasinya diangkat oleh kepala sekolah tanpa koordinasi dengan sudin atau dinas," katanya.
Selain itu, Basri Baco menngugkapkan di sumber lain, ada yang menyatakan ternyata terdapat kepala sekolah yang mengatakan sudah dapat rekomendasi dari Sudin dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
"Hari ini kita harus clearkan ini, itu yang pertama. Yang kedua, terkait ketentuan. Sebenarnya ketentuannya seperti apa, kalo kita ini kan gak bisa lari dari ketentuan," katanya.
Ia pun menjelaskan terdapat isu bahwa guru honorer ini diangkat oleh kepala sekolah berdasarkan kedekatan dan akomodatif, bukan lagi berdasarkan profesionalitas dan kebutuhan.
"Tapi ini informasi yang harus kita luruskan. Sekali lagi pak kadis terima kasih atas upaya yang disampaikan. Apalagi melihat action yang akan dilakukan kan artinya yang sudah dianggap dipecat ini kan tetap bisa bekerja," katanya.
Ia pun meminta agar Disdik DKI menjelaskan lebih lanjut terkait kebijakan cleansing guru honorer kepada Komisi E DPRD DKI Jakarta.
"Ketentuannya seperti apa, terkait isu beberapa kepala sekolah itu benar apa tidak? Biar tidak ada dusta di antara kita," katanya.
"Tapi saya pesan sebagai wakil rakyat. Uang rakyat harus dipakai untuk kepentingan rakyat, tetapi harus tepat sasaran. Kualitas harus tetap kita jaga," imbuhnya. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
