Monev KIP Banten 2026: Bupati Maesyal Paparkan Transparansi Informasi Kabupaten Tangerang, Dari Penanganan Aduan hingga Inovasi Digital

AKURAT JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menegaskan komitmen kuatnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, saat memaparkan berbagai capaian, inovasi, dan komitmen daerah pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026.

Acara krusial yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Banten ini berlangsung di Kantor KIP Provinsi Banten, Kota Serang, pada Rabu (29/7/2026).

Baca Juga: Dua Mahasiswa ITB Buktikan Kemampuan di Kampus Top China, Presentasi Risetnya Tuai Apresiasi

Dalam paparannya, Bupati Maesyal menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang wajib diwujudkan melalui pelayanan informasi yang cepat, tepat, sederhana, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Keterbukaan informasi publik bukan hanya sebatas kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan bentuk komitmen kami dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif," ujar Bupati Maesyal.

Optimalisasi Layanan PPID Kabupaten Tangerang

Untuk memastikan hak informasi masyarakat terpenuhi, Pemkab Tangerang melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus melakukan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Transformasi digital menurutnya menjadi salah satu pilar utama dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi modern.

Bupati Maesyal menjelaskan bahwa masyarakat kini dapat mengakses informasi publik secara fleksibel melalui Website resmi PPID Kabupaten Tangerang dan berbagai kanal media sosial Pemkab Tangerang.

Baca Juga: Prediksi Skor Vitoria vs Palmeiras di Brasileiro Serie A, 30 Juli 2026: Jago Kandang Tantang Pemuncak Klasemen

Selain itu, juga melalui layanan tatap muka langsung di Sekretariat PPID Utama maupun PPID Pelaksana yang tersebar di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kami terus memastikan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan mudah melalui berbagai kanal layanan yang telah disediakan," tandasnya.