Bahas LKPJ 2025 di Rapat Paripurna, Pemkab Tangerang bersama DPRD Fokus Tingkatkan Layanan Publik

AKURAT JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi memulai pembahasan intensif terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (7/4/2026), Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Momentum ini menandai langkah awal evaluasi strategis untuk mewujudkan visi daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

Baca Juga: Tingkatkan Kesehatan Siswa, Puskesmas Rajeg Tangerang Gelar Pembinaan PHBS dan Pelatihan Dokter Kecil di Sekolah

Komitmen Bupati Terhadap Catatan Fraksi

Bupati Maesyal Rasyid memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tangerang atas masukan konstruktif yang diberikan.

Menurutnya, pandangan umum tersebut merupakan cerminan komitmen bersama dalam mendorong kemajuan daerah.

Sejumlah catatan strategis yang menjadi sorotan meliputi:

• Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

• Penguatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

• Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

• Ketertiban umum serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

"Kebijakan pembangunan tahun 2025 adalah tahap awal RPJMD 2025–2029. Kami berkomitmen mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan perencanaan berbasis kebutuhan agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat," tegas Maesyal Rasyid.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan pada sektor administrasi kependudukan, persampahan, hingga peningkatan kapasitas aparatur melalui sistem manajemen yang lebih baik.

Baca Juga: Yamaha NMAX 2026: Upgrade Gila Punya Navigasi Garmin di Dashboard dan Fitur Y-Shift, Harga Tetap Kompetitif!

Jadwal dan Fokus Pembahasan LKPJ

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, menjelaskan bahwa proses pembahasan LKPJ ini akan berlangsung mulai 7 hingga 11 April 2026.

Pembahasan dilakukan secara mendalam bersama perangkat daerah terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

"Fokus kami adalah mengevaluasi capaian kinerja program, pelaksanaan peraturan daerah (Perda), serta peraturan kepala daerah," ujar Kholid.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan data yang komprehensif guna mendukung kelancaran diskusi.

Baca Juga: Heboh Puluhan Ribu Motor Listrik untuk Kepala Dapur MBG, Benarkah Anggarannya Tembus Rp 2,4 Triliun?

Transparansi dan Akuntabilitas

Rapat paripurna ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian penting dari mekanisme pengawasan DPRD untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan.

"Hasil pembahasan ini nantinya akan menjadi bahan penting dalam penyusunan perencanaan anggaran dan perumusan kebijakan daerah ke depan," pungkas Kholid.

Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Tangerang pada periode ini dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)