Wabup Tangerang Dorong Digitalisasi Retribusi Daerah Melalui Sistem WEB Register, Buka High Level Meeting TP2DD 2026

AKURAT JAKARTA – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah, secara resmi membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tangerang di Hotel Lemo, Kelapa Dua, Kamis (12/3/2026).

Pertemuan strategis ini fokus pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang melalui digitalisasi retribusi daerah.

Wabup Intan menekankan bahwa pengelolaan retribusi yang efektif dan akuntabel adalah kunci pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Baca Juga: Bupati Tangerang Buka Bazar Ramadhan Gemilang di GSG Tigaraksa, Sediakan Sembako Murah untuk Masyarakat

Salah satu poin utama yang dibahas adalah penyempurnaan sistem WEB Register. Sistem ini diproyeksikan menjadi tulang punggung (sistem utama) dalam pengelolaan retribusi di seluruh perangkat daerah Kabupaten Tangerang.

"Kita perlu menyepakati arah perbaikan sistem WEB Register. Langkah ini bukan sekadar inovasi, tapi juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Intan Nurul Hikmah.

Menurut Wabup Intan, penyempurnaan sistem digital ini sangat krusial untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan meminimalisir kebocoran anggaran.

Dengan sistem yang terintegrasi, lanjutnya, proses bisnis di setiap perangkat daerah diharapkan menjadi lebih ramping dan terkontrol.

"Melalui forum TP2DD ini, saya berharap ada kesepakatan apakah pengembangan sistem akan dilakukan secara terintegrasi penuh atau disesuaikan dengan kebutuhan spesifik proses bisnis masing-masing dinas," tambahnya.

Baca Juga: Pegawai PJLP Pemprov DKI Keluhkan Potongan Pajak THR Rp 2 Juta, Gubernur Pramono: Sudah Sesuai Aturan Pusat

Melalui penguatan digitalisasi ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang optimis dapat meningkatkan capaian pendapatan daerah secara lebih optimal dan akurat.

Selain penyempurnaan WEB Regiater, Wabup Intan juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan transparansi pada belanja daerah melalui pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai instrumen pembayaran pemerintah daerah.

“Kita perlu terus mendorong pemanfaatan KKI ini sebagai instrumen pembayaran belanja pemerintah daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Saya berharap pada tahun ini proses penetapan kebijakan dapat dipercepat sehingga pemanfaatan KKI dapat berjalan lebih optimal sejak awal tahun anggaran,” katanya.

Wabup Intan juga menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur dan ekosistem digital di Kabupaten Tangerang.

Baca Juga: Info Terbaru Konser BTS di Jakarta, JIS Terus Bersolek Siapkan Fasilitas Terbaik

Menurutnya, pembangunan daerah ke depan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur digital.

“Digitalisasi tidak hanya mendukung sistem pemerintahan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dan informasi," ujarnya.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas akses internet di ruang-ruang publik seperti taman edukasi, ruang terbuka hijau, taman bermain, serta berbagai fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, menyampaikan bahwa kegiatan High Level Meeting merupakan salah satu indikator penilaian dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Melalui forum ini, pimpinan daerah diharapkan dapat memberikan arahan kepada perangkat daerah terkait optimalisasi digitalisasi layanan pajak dan retribusi.

“Kegiatan hari ini kita melaksanakan rapat High Level Meeting yang menjadi salah satu indikator penilaian TP2DD. Melalui pertemuan ini diharapkan pimpinan dapat memberikan arahan kepada para kepala OPD terkait pemanfaatan digitalisasi untuk mempermudah pelayanan pajak maupun retribusi bagi masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: Polisi Gerebek Tiga Toko Obat Keras Ilegal di Pasar Rebo Usai Insiden Penyerangan Petasan

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga membahas evaluasi implementasi digitalisasi, kesiapan serta penyempurnaan aplikasi layanan, dan koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk memperluas akses internet di ruang publik agar masyarakat lebih mudah mengakses berbagai layanan pemerintah secara daring.

“Ke depan, fokus kami bukan sekadar mengejar status juara Championship TP2DD, tetapi mendorong masyarakat beralih ke sistem digital sehingga pembayaran pajak dan retribusi dapat dilakukan dengan mudah di tengah aktivitas mereka. Kami berharap transisi ini berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah,” pungkasnya. (*)