Dua Pejabat Pemkab Tangerang Ini Ikut Rakor Sinkronisasi Program Kementerian dengan Pemda, Mendagri Tito: Persiapan Penyusunan RKPD 2026

AKURAT JAKARTA - Dua pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengikuti rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah tahun 2025.

Rakor digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dari hari Senin hingga Kamis, 27-29 Oktober 2025.

Dua pejabat Pemkab Tangerang yang hadir dalam Rakor tersebut adalah Sekretaris Daerah (Sekda), Soma Atmaja, bersama Kepala Bappeda, Ujang Sudiartono.

 Baca Juga: Pramono Sebut Ada Dua Skema Pendanaan untuk RS Baru di Lahan Sumber Waras, Salah Satunya Bisa Jadi PSN

Di sela-sela kegiatan tersebut, Sekda Soma Atmaja mengungkapkan bahwa Rakor tersebut diikuti oleh para Sekda dari seluruh Indonesia.

Hadir sekitar 38 Sekda provinsi, 38 Kepala Bappeda provinsi, 514 Sekda kabupaten/kota dan 514 Kepala Bappeda kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Rakor juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Kepala Bappenas RI, Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan dan unsur kementerian terkait lainnya.

“Rakor ini menindaklanjuti Surat Edaran Mendari Nomor 600.3/7565/SJ. Hadir di sini para Sekda provinsi, Sekda kabupaten dan kota se-Indonesia,” ungkapnya.

Dikatakan Sekda Soma, Rakor tersebut juga membahas isu-isu strategis nasional, di antaranya dana transfer daerah, keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Acara ini sangat penting untuk menyinkronkan berbagai program dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," tegasnya.

Baca Juga: Bye-bye MPV Kuno! Toyota Kijang Innova Reborn 2025 Tampil Sporty Futuristik, Kabinnya Semewah Hotel Bintang Lima! 

“Kami memahami konsep pemerintah pusat bahwa pada akhirnya daerah harus mampu mandiri tanpa terlalu bergantung kepada pemerintah pusat untuk mengelola pelayanan publiknya, mengelola manajemen pemerintahannya, mengelola anggarannya di daerah masing-masing,” imbuhnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memaparkan bahwa Rakor tersebut selain untuk menyikronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dan sedang berjalan.

Rakor juga bertujuan untuk mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam menyusun APBD tahun 2026.

“Rapat koordinasi ini di antaranya mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 2025 yang telah dan sedang berjalan dan juga memberikan bekal kepada rekan-rekan untuk menyusun RKPD dalam menyusun APBD tahun 2026,” jelas Tito.

Baca Juga: MPV Lain Panas Dingin! Toyota Kijang Innova Reborn 2025: Mesin Hybrid dan Diesel, Rasa Sporty Premium Siap Jadi Raja Jalanan

Mendagri juga menekankan bahwa program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi dan mengatasi berbagai masalah, harus terus dioptimalkan.

Seperti; masalah stunting, kemiskinan ekstrem, penggangguran, perumahan kumuh, ketahanan pangan, sampah dan program-program lainnya.

“Program pemerintah daerah harus linier dan selaras dengan program unggulan Bapak Presiden. Rekan-rekan harus betul-betul memberikan atensi dan menjadikannya prioritas," tandasnya.

Karena itu, lanjut Mendagri Tto, dalam Rakor tersebut dihadirkan sejumlah pejabat dan kementerian terkait.

Baca Juga: Manajer Timnas U-17 Zaki Iskandar Konfirmasi Skuad Piala Dunia Qatar Diisi 21 Pemain, Termasuk Empat Diaspora

"Kita hadirkan Kementerian PU, keuangan, kesehatan, Riset Dikti, pendidkan dasar dan menengah, KemanPAN, Kemensos, Koperasi, Bappenas dan kementerian lainnya agar bapak/ibu semakin paham dan jelas,” ungkapnya. (*)