Jakarta

Buntut Kecelakaan Kereta Bekasi, Kemenhub Bakal Evaluasi Taksi Green SM

Yusuf Doank | 29 April 2026, 13:45 WIB
Buntut Kecelakaan Kereta Bekasi, Kemenhub Bakal Evaluasi Taksi Green SM
Ilustrasi. Buntut Kecelakaan Kereta Bekasi, Kemenhub Bakal Evaluasi Taksi Green SM

AKURAT JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat merespons insiden kecelakaan tragis di Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL. Di waktu sama terjadi kecelakaan KRL dan taksi Green SM.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan taksi Green SM sebagai bagian dari tindak lanjut investigasi di lapangan.

Hal tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto saat meninjau para korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, pada Selasa pagi.

Baca Juga: Bukan Sekadar Jalan, Ini 5 Tol dengan Pemandangan Terindah di Indonesia

Teddy menjelaskan bahwa Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat telah menyampaikan komitmennya untuk mengevaluasi pihak operator taksi tersebut guna mendalami kronologi serta aspek keselamatan armada yang terlibat.

Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa penanganan medis bagi seluruh korban luka harus dilakukan secara optimal hingga mereka pulih total.

Selain penanganan korban, Presiden juga menginstruksikan audit besar-besaran terhadap seluruh sistem keselamatan perkeretaapian nasional untuk meminimalkan risiko kecelakaan serupa di masa depan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan penataan menyeluruh terkait sistem pengamanan yang memadai di setiap perlintasan kereta api.

Sebagai langkah konkret untuk wilayah Bekasi, Presiden Prabowo telah memberikan persetujuan terkait pembangunan jalan layang atau flyover guna memisahkan arus lalu lintas kendaraan dengan jalur kereta api, mengingat kepadatan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut sudah sangat tinggi.

Lebih luas lagi, Presiden berencana memperbaiki sekitar 1.800 titik perlintasan di seluruh Pulau Jawa dengan anggaran mencapai Rp4 triliun.

Penanganan ini mencakup pembangunan pos penjagaan resmi serta infrastruktur jembatan penyeberangan di titik-titik rawan yang selama ini tidak terjaga.

Presiden menegaskan bahwa keselamatan warga merupakan prioritas utama yang harus segera dibenahi melalui integrasi teknologi dan infrastruktur yang lebih modern.(*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Y
Reporter
Yusuf Doank
Y