Kemenhut Cabut Izin 750 Ribu Hektare Hutan Imbas Gelondongan Kayu yang Terseret Banjir

AKURAT JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan mencabut 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tambahan yang mencakup area seluas kurang lebih 750 ribu hektare (ha).

Keputusan tegas ini diambil menyusul evaluasi kinerja yang buruk, dengan fokus khusus pada wilayah yang terdampak parah oleh banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan penertiban sektor kehutanan.

Baca Juga: PSSI Kerucutkan Calon Pelatih Timnas, Giovanni van Bronckhorst atau John Herdman?

"Kementerian Kehutanan, atas persetujuan Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH berkinerja buruk seluas kurang lebih 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi terdampak banjir," tutur Raja Juli Antoni dalam pernyataan terkonfirmasi di Jakarta, Jumat seperti dikutip dari ANTARA.

Sebelumnya, Kemenhut telah mencabut 18 PBPH seluas 526.144 ha pada Februari 2025, sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menhut juga mengumumkan kebijakan baru yang lebih ketat, yakni memberlakukan moratorium izin baru PBPH pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman.

Baca Juga: Gerak Cepat PT Suri Nusantara Jaya Salurkan Bantuan Bahan Pangan untuk Korban Bencana Sumatera

Kebijakan ini bertujuan untuk menahan laju eksploitasi dan memastikan pemanfaatan hutan dilakukan secara bertanggung jawab.

Terkait dengan banyaknya temuan gelondongan kayu yang terseret banjir dan longsor di wilayah Sumatera, Kemenhut memastikan akan melakukan investigasi dan evaluasi mendalam.

Pihaknya juga bekerja sama dengan Polri untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum guna menindak tegas praktik ilegal yang mungkin terjadi.

Baca Juga: Pemprov DKI Akan Lakukan Modifikasi Cuaca hingga Januari 2026, Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Banjir Rob

Untuk merespons keingintahuan publik mengenai asal-usul material kayu yang terseret banjir, Menhut menjelaskan bahwa Kemenhut memanfaatkan teknologi canggih.

"Kami memiliki data awal dari penerbangan drone di daerah terdampak, dan memanfaatkan perangkat lunak Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) untuk mengetahui jenis kayunya dan merekonstruksi asal-muasal kayu tersebut" imbuhnya. (*)