Jakarta

Pemerintah Bangun 824 Unit Rusun untuk Warga Bantaran Rel Kereta Kawasan Senen, Tahap Pertama Target Selesai Juni 2026

M Rahman Akurat | 7 April 2026, 11:02 WIB
Pemerintah Bangun 824 Unit Rusun untuk Warga Bantaran Rel Kereta Kawasan Senen, Tahap Pertama Target Selesai Juni 2026
Menteri PKP, Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara

AKURAT JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi memulai proyek pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pasca peninjauan lapangan di wilayah tersebut.

Menteri PKP, Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara, menyatakan bahwa proyek ini bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak dan aman bagi masyarakat yang selama ini menetap di area berisiko tinggi.

Baca Juga: Jelang Laga PSG vs Liverpool di Perempatfinal Liga Champions: Les Parisiens di Atas Angin, Dominasi Wakil Inggris!

Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pembangunan 324 unit hunian di kawasan Senen. Proyek ini ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini.

"Tahapan pertama ini di Senen ada sekitar 324 unit. Targetnya selesai pada 15 Juni 2026," ujar Ara di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2026).

Selain pembangunan dari Kementerian PKP, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga turut berkontribusi dengan menyiapkan sekitar 500 unit rumah tambahan yang saat ini sedang dalam proses persiapan.

Dengan kolaborasi antara Kementerian PKP dengan PT KAI ini, total hunian yang akan tersedia di Rusun mencapai 824 unit.

Pembangunan rusun ini merupakan bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan aset negara.

Baca Juga: Cara Menyimpan Nasi Sisa agar Tidak Cepat Basi, Ternyata Bisa Tahan Berhari-hari!

Ara menegaskan bahwa lahan-lahan strategis milik negara, termasuk lahan PT KAI, harus dialihfungsikan demi kepentingan rakyat luas.

"Arahan Presiden Prabowo sudah jelas, lahan negara harus digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat, terutama di daerah-daerah strategis," tegas Ara.

Untuk mempercepat penyediaan hunian, Kementerian PKP juga bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menteri ATR Nusron Wahid ditugaskan untuk mengidentifikasi dan menyiapkan lahan-lahan potensial lainnya dengan cepat.

Sedangkan terkait skema pendanaan dan konstruksi, pemerintah akan melibatkan Danantara sebagai pengelola pembiayaan.

Baca Juga: Perpaduan Performa 155cc VVA dan Konektivitas Y-Connect, Yamaha NMAX 2026 Tawarkan Pengalaman Berkendara Digital yang Canggih

Sinergi ini diharapkan dapat memangkas hambatan birokrasi sehingga target pembangunan rumah rakyat dapat tercapai tepat waktu dan tepat sasaran. (*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.