Siap-siap! Pemerintah Bakal Terapkan Kebijakan WFH 1 Hari Sepekan Pasca Lebaran 2026, Ini Kriterianya!
AKURAT JAKARTA – Pemerintah tengah mematangkan regulasi terkait penerapan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebanyak satu hari dalam sepekan.
Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bersifat imbauan untuk sektor swasta setelah periode libur Lebaran 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa saat ini teknis penerapan kebijakan tersebut masih dikaji secara mendalam oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.
"Ini berlaku untuk ASN dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya yang tidak terkait pelayanan publik. Akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan melakukan," ujar Airlangga di Jakarta, dikutip Senin (23/3/2026).
Baca Juga: 9 Makanan Penurun Kolesterol Alami Paling Ampuh, Disarankan Dokter Dikonsumni Usai Lebaran
Upaya Efisiensi Energi di Tengah Konflik Global
Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung Presiden dalam sidang kabinet paripurna.
Tujuannya adalah mendorong efisiensi kerja sekaligus menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Langkah penghematan ini menjadi krusial di tengah memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang berdampak pada stabilitas energi dunia.
"Kita sedang merumuskan kebijakan agar kita semua bersama-sama mengefisienkan diri dalam hal bekerja," kata Prasetyo di Istana Merdeka.
Sektor Usaha yang Dikecualikan
Meski bertujuan untuk efisiensi, pemerintah menegaskan tidak semua bidang bisa menerapkan WFH.
Sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, industri, dan perdagangan kemungkinan besar tetap diwajibkan bekerja dari kantor (Work From Office).
"Supaya tidak disalahpahami, sektor pelayanan, industri, dan perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut," tambah Prasetyo.
Potensi Penghematan Puluhan Miliar
Rencana ini mendapat dukungan dari parlemen. Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menilai WFH satu hari sepekan dapat menghemat anggaran negara secara signifikan, mulai dari biaya listrik, air, hingga penggunaan BBM transportasi yang nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah per hari.
Namun, anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan.
Ia menekankan jangan sampai kebijakan WFH justru disalahgunakan untuk bepergian jauh atau berlibur yang malah memicu pemborosan BBM.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kebijakan ini tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan optimal. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini
