Koalisi Pejalan Kaki: Pemangkasan Trotoar di Jalan TB Simatupang adalah Kemunduran Bagi Pembangunan Transportasi di Jakarta

AKURAT JAKARTA - Koalisi Pejalan Kaki mengkritik wacana kebijakan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, terkait pemangkasan trotoar untuk mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Koordinator Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, mengatakan pemangkasan trotoar tersebut berdampak buruk terhadap proses pembangunan urban sustainable transport (transportasi berkelanjutan perkotaan).

"Rencana penggusuran trotoar tsb adalah merugikan (set back/kemunduran) atas proses pembangunan urban sustainable transport yang sudah dirintis dan dibangun oleh beberapa Gubernur DKI Jakarta sejak 2000," ujar Alfred dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/8/2025).

Baca Juga: Gubernur Pramono Minta Pengerjaan Proyek di Jalan TB Simatupang Dipercepat dari Semula Selesai Desember Jadi November 2025

Seharusnya, kata Alfred, kemacetan diarahkan sebagai disinsentif atas pilihannya bagi masyarakat para pengguna kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor.

"Jadi biarkan saja sebagai push and pull policy sehingga masyarakat terdorong berpartisipasi mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memanfaatkan angkutan umum masal, sepeda atau berjalan kaki," tuturnya.

Ia memaparkan, disinsentif bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi perlu ditambah dengan penerapan jalan berbayar (ERP/electronic road procing) dan tarif parkir progresif untuk kawasan padat kendaraan, termasuk TB Simatupang; yang sudah dikaji pada 2009/2010.

"Toh sudah disediakan angkutan umum masal yang lumayan baik di DKI Jakarta dan sekitarnya, jadi salah sendiri apabila masyarakat tetap bertahan pada kemacetan dengan menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor," tukasnya.

Ia pun mengatakan, alih-alih meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda serta angkutan umum masal, justru Pramono mengambil langkah anarkis dan set back terhadap pembangunan urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan dengan biaya mahal dari pajak masyarakat selama ini.

Baca Juga: Revitalisasi Ragunan Jangan Bikin Tambah Mahal, Golkar Ingatkan Pemasukan Tak Boleh Bertumpu Pada Tiket

"Bak virus ganas, sepertinya tabiat Plt Gubernur give away Heru Budi Hartono telah menular pada Gubernur Pramono Anung yang getol menghabisi lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki. Padahal pada 2017, masih terhutang 1600 km trotoar yang harus dibangun," tandasnya.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin. Ia menilai bahwa rencana pemangkasan trotoar tersebut adalah sesat dan merugikan perekonomian.

"Gubernur DKI Jakarta yang ancang-ancang melebarkan jalan raya (Jl TB Simatupang) dengan mengorbankan fasilitas NMT (lajur sepeda dan trotoar, adalah sesat dan merugikan pertumbuhan ekonomi regional," tutur Safrudin. (*)