Inabuyer B2B2G Expo 2026 Dorong UMKM Masuk Rantai Pasok Program Prioritas Nasional

AKURAT JAKARTA - Pemerintah mendorong peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin terlibat dalam rantai pasok program prioritas nasional melalui gelaran Inabuyer B2B2G Expo 2026.

Kegiatan ini disosialisasikan dalam agenda Sosialisasi dan Press Conference yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), serta SMESCO Indonesia di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Inabuyer B2B2G Expo 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5–7 Mei 2026 di Gedung SMESCO, Jakarta.

Baca Juga: Resmi! Gubernur Pramono Rombak 11 Pejabat DKI, Syafrin Liputo Kini Jadi Wali Kota Jakarta Selatan

Memasuki penyelenggaraan keempat, ajang ini kembali difokuskan sebagai platform strategis yang mempertemukan UMKM dengan pembeli dari sektor pemerintah, BUMN, hingga swasta.

Berbagai agenda akan digelar dalam expo tersebut, mulai dari business matching, pameran produk, diskusi panel, hingga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan kontrak kerja sama.

Tidak sekadar pameran, tahun ini Inabuyer diarahkan menjadi ruang temu yang mampu menjawab kebutuhan pasar secara konkret sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasok nasional.

Salah satu fokus utama adalah mendorong keterlibatan UMKM dalam program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Perumahan Rakyat, dan Sekolah Rakyat.

Melalui skema ini, UMKM diharapkan tidak hanya mendapatkan akses pasar, tetapi juga terhubung langsung dengan kebutuhan yang berkelanjutan.

Selain itu, partisipasi UMKM juga diperluas ke sektor infrastruktur publik dan ekosistem retail modern, termasuk pusat perbelanjaan.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta memperluas akses produk lokal ke pasar modern.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Helvi Moraza, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal.

"Pemerintah terus berkomitmen memperkuat keberpihakan terhadap pengusaha lokal melalui kebijakan seperti P3DN, optimalisasi TKDN, serta pembatasan produk impor. Inabuyer menjadi momentum untuk membangkitkan produk lokal sekaligus mendorong kemitraan UMKM lintas sektor," ujar Helvi.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta diharapkan mampu memperkuat rantai pasok dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

Senada, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Muhammad Aris Supriyanto, menilai belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam membuka akses pasar bagi UMKM.

"Melalui Inabuyer, kami melihat peluang besar untuk mempertemukan kebutuhan pengadaan dengan kapasitas UMKM yang terus berkembang, sekaligus memperkuat ekosistem yang lebih inklusif dan berpihak pada produk dalam negeri," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah, menyoroti pentingnya konektivitas antara sektor pemerintah dan swasta dalam menciptakan permintaan yang terintegrasi.

"Ini menciptakan demand yang nyata sehingga mendorong perputaran ekonomi di dalam negeri. Ketika demand sudah ada, tugas kita memastikan supply dari dalam negeri siap mengisi kebutuhan tersebut," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya gerakan nasional seperti Belanja di Indonesia Aja untuk memperkuat penggunaan produk lokal di berbagai sektor, termasuk retail dan pariwisata.

Sebagai informasi, penyelenggaraan Inabuyer sebelumnya pada 2025 mencatat potensi kerja sama sebesar Rp1,58 triliun dengan realisasi transaksi lebih dari Rp2,5 triliun. Capaian ini menjadi dasar penguatan pelaksanaan tahun ini dengan pendekatan yang lebih terarah.

Selain mendorong konektivitas bisnis, Inabuyer 2026 juga mengangkat aspek pemulihan ekonomi melalui program Showcase UMKM Bangkit, yang menghadirkan pelaku UMKM terdampak bencana dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Melalui penyelenggaraan ini, pemerintah berharap Inabuyer B2B2G Expo 2026 tidak hanya menjadi ajang bisnis, tetapi juga katalis yang memperkuat keterlibatan UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan. (*)