Jakarta

Pemerintah Buka Suara Soal Kabinet Bayangan Prabowo-Gibran Versi Koalisi Sipil

Aisya Nur Aziza | 30 Juli 2026, 23:40 WIB
Pemerintah Buka Suara Soal Kabinet Bayangan Prabowo-Gibran Versi Koalisi Sipil
Ilustrasi kabinet bayangan

AKURAT JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia merespons pembentukan 'Kabinet Bayangan' (Shadow Cabinet) yang diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil.

Di mana pembentukan kabinet tersebut disebut- sebut akan mengawasi jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif, selama penyampaiannya didasarkan pada data dan fakta yang valid.

"Kita menghargai semua masukan, semua saran. Yang penting nanti (saat menyampaikan saran bagi pemerintah) pakai data ya," ujar Qodari di sela kunjungan kerjanya di Surabaya, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga: BMKG Peringatkan El Nino Bertahan Hingga 2027, Potensi Kemarau Lebih Kering

Qodari menambahkan, pemerintah tidak mempermasalahkan keberadaan wadah yang beranggotakan akademisi, aktivis, hingga profesional tersebut.

Menurutnya, iklim demokrasi yang sehat memang membutuhkan ruang bagi kritik objektif.

Imbau Pengawasan Berimbang

Selain itu, Qodari berharap Kabinet Bayangan juga bersikap objektif dengan mengapresiasi program kerja pemerintah yang terbukti membawa dampak positif bagi masyarakat.

Salah satu contoh program yang dicermati adalah Program Sekolah Rakyat besutan Kementerian Sosial.

Qodari menilai program tersebut telah berhasil memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Jadi yang bagus diapresiasi, yang bagus juga diangkat dan dikomentari. Jangan hanya yang kurang-kurang, termasuk program Sekolah Rakyat ini," imbaunya.

Inisiatif Pengawasan Independen

Sebagai informasi, Kabinet Bayangan digagas oleh Koalisi Masyarakat Sipil guna menyusun analisis kebijakan alternatif serta mengawal arah pembangunan nasional.

Gerakan ini dipelopori oleh Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari bersama perwakilan Masyarakat Transparansi Indonesia, Ahmad Jilul Qur'ani Farid.

Tebeberkan melalui laman resmi kabinetbayangan.id, panitia seleksi telah menetapkan 15 tokoh terpilih tepat pada Hari Keadilan Internasional, 17 Juli 2026 lalu.

Beberapa nama yang menduduki posisi kunci dalam struktur pengawasan tersebut antara lain:

  • Feri Amsari (Menteri Sekretaris Negara)

  • Ahmad Jilul Qur'ani Farid (Sekretaris Kabinet)

  • Armand Suparman (Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara)

  • Curie Maharani (Menteri Pertahanan)

  • Shofwan Al-Banna Choiruzzad (Menteri Luar Negeri)

  • Yance Arizona (Menteri Hukum dan Kebijakan Negara)

  • Media Wahyudi Askar (Menteri Perekonomian)

  • Bhima Yudhistira Adhinegara (Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran)

  • Iqbal Damanik (Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim)

  • Iman Zanatul Haeri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). (*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.