TKN Prabowo-Gibran Ungkap Kekhawatiran Atas Dugaan Mobilisasi Suara di Dramaga Bogor

AKURAT JAKARTA - Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran menyatakan keprihatinan atas dugaan kegiatan ilegal untuk mempengaruhi pemilih di Dramaga, Kabupaten Bogor, yakni pemindahan tidak legal Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Wakil Ketua Tim, Habiburokhman mengatakan, kecurigaan ini muncul dari tindakan sekelompok orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai mahasiswa dengan dokumen pemindahan TPS yang meragukan.

"TKN Prabowo Gibran mendapatkan informasi tentang dugaan mobilisasi pemilih secara ilegal dengan modus pemilih pindah TPS di Dramaga Bogor, Jawa Barat. Puluhan pemuda berbadan tegap dan berambut cepat mengaku mahasiswa, yang sedang melakukan penelitian mengajukan pindah TPS tetapi dengan dokumen yang janggal," kata Habiburokhman di media center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Baca Juga: GRATIS! 10 Mall di Jakarta ini Sajikan Atraksi Barongsai Saat Perayaan Tahun Baru Imlek Sabtu Lusa, Berikut Daftar Lengkapnya

Habiburokhman mengkritik permohonan pemindahan TPS oleh kelompok tersebut, yang diklaim berbasis penelitian namun tidak mematuhi standar hukum. Misalnya ketidakadaan izin dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan penggunaan stempel bukan tanda tangan asli.

Habiburokhman mengutarakan kekhawatiran bahwa aktivitas tersebut bisa menjadi bagian dari tindakan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan luas, yang berpotensi mengganggu integritas hasil pemilu.

Dia menegaskan peran krusial Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dalam menyelidiki kasus ini secara detail untuk menjaga keabsahan pemilu.

Baca Juga: Pesta Retro Bertabur Bintang di Gambir Expo Kemayoran, Ada NDX AKA, Guyon Waton, Pas Band, Mahalini dan Masih Banyak Lagi, Catat Tanggalnya di Sini

"Kami khawatir bahwa mereka adalah oknum yang sengaja dimobilisasi untuk melakukan pemilihan secara ilegal. Modus mobilisasi pemilih ilegal ini sangat bahaya karena akan menggelembungkan jumlah pemilih dan menguntungkan paslon tertentu," katanya.

Dia menyatakan kecemasan terhadap kemungkinan manipulasi pemilih yang secara strategis dilakukan untuk menguntungkan kandidat tertentu, meningkatkan jumlah pemilih secara artifisial.

Habiburokhman menyerukan kepada Bawaslu RI untuk investigasi proaktif terhadap dugaan manipulasi pemilih ini, memastikan pemilu berlangsung secara adil dan transparan, serta mencegah ketidakadilan potensial antar kontestan pemilu.

"Kami tentu tidak dalam posisi untuk menuduh institusi manapun, tidak dalam posisi untuk paslon manapun dan ada di balik peristiwa ini. Tapi kami meminta kepada Bawaslu dan Sentra Gakumdu untuk proaktif mengusut dugaan mobilisasi pemilih ilegal ini. Hal ini penting agar legitimasi Pemilu ini tetap dapat dijaga," imbuhnya.

Komisioner KPU Beri Tanggapan

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dramaga, Kabupaten Bogor, telah menyangkal permintaan pemindahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari sekelompok 25 individu yang mengaku sebagai mahasiswa sedang melakukan penelitian.

Muhamad Soleh, Ketua PPK Dramaga Bogor, mengonfirmasi insiden tersebut pada hari ini, menyatakan bahwa individu-individu tersebut gagal memberikan eksplanasi yang memadai tentang penelitian mereka, memicu pertanyaan tentang keautentikan surat tugas dari Politeknik Informatika Nusantara.

"Betul itu kejadian hari ini, Jumlah orang (ajukan pindah TPS) sekitar 25 orang. Pengakuan mereka mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di sini, tetapi ketika kita tanya mereka tidak bisa memberi keterangan yang pasti," kata Ketua PPK Dramaga Bogor Muhamad Soleh dihubungi salah satu media nasional, Rabu (7/2/2024).

Soleh menyarankan agar mereka terlebih dahulu menyelesaikan perizinan penelitian mereka. Sebuah keputusan telah dibuat untuk menangguhkan proses pemindahan TPS, memberi mereka kesempatan untuk mematuhi prosedur yang diperlukan.

Asep Saepul Hidayat, Komisioner KPU Kabupaten Bogor, mengungkapkan bahwa masalah ini bermula saat kelompok tersebut secara tiba-tiba ingin terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk tujuan penelitian. Asep telah berdialog dengan PPK Dramaga tentang bagaimana menangani situasi ini, menyoroti kebutuhan untuk memverifikasi data dan dokumen yang diperlukan.

"Saya sudah berkomunikasi dengan PPK Dramaga. Awalnya terkait dengan permintaan pemindahan pilih, kemudian kami membahas langkah-langkah yang perlu diambil," ujar Asep pada Kamis, (8/02/2024).

Meskipun Asep mengakui adanya ketidakjelasan tentang keaslian surat tugas dari kelompok tersebut dan belum bisa memastikan kabar penanganan mereka oleh kepolisian, ia menegaskan belum mendapatkan konfirmasi langsung dari PPK Dramaga terkait dengan kejadian ini.(*)