Tak Bahas Soal Pulau Kecil dan Pesisir, Walhi Sesalkan Materi Debat Cawapres Semalam

AKURAT JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kecewa dengan materi debat calon wakil presiden (cawapres) semalam, Minggu (21/1/2024).

Kekecewaan oleh Walhi tersebut dikarenakan pada materi debat cawapres tidak menying permasalahan lingkungan dan sosial.

Terlebih Walhi menilai jika tidak dibahas mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil.

Melansir antaranews.com, aktivis Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah mengatakan jika pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, Jakarta terancam krisis iklim.

Baca Juga: SERANGAN BALIK Cak Imin kepada Gibran dalam Debat Cawapres 2024

Krisis iklim tersebut tentu akan mengganggu keberlangsungan ekologis, kedaulatan pangan, air bersih, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Ia menjelaskan penguasaan pulau oleh korporasi pariwisata dan reklamasi perluasan pulau tanpa izin serta proyek strategis pariwisata nasional di Kepulauan Seribu mengancam ruang hidup masyarakat pesisir.

Lebih lanjut, menurutnya, mayoritas pekerjaan warga Kepulauan Seribu nelayan dan pelaku pariwisata berbasis masyarakat.

"Sejak tahun 1960-an, Jakarta telah kehilangan enam pulau dan 23 pulau saat ini sedang dalam keadaan krisis," kata Aminullah.

Baca Juga: BIKIN EMOSI, Mahfud MD Anggap Gibran Ngawur dalam Debat Cawapres 2024

Ia mengungkapkan dalam debat Cawapres semalam, Walhi tak menemukan arah pemulihan lingkungan hidup yang menyentuh aspek fundamental.

Walhi memberikan catatan untuk membangun strategi pemulihan lingkungan hidup dan menahan laju kerusakan ekologi yang mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

Walhi ingin calon pemimpin nantinya meluruskan paradigma bahwa pengelolaan sumber agraria, termasuk mengatasi berbagai ketimpangannya.

Pihaknya juga mendesak calon pemimpin untuk mengakui nelayan dan perempuan sebagai subjek pengelola sumber agraria.

"Tidak menganggap wilayah perkotaan dan warta kota hanya sebatas objek akumulasi kapital dan mengesampingkan tata kelola kota yang adil dan berkelanjutan dengan memastikan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan," kata Aminullah.