Menteri BUMN Erick Thohir Buat Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana, Banyak Nama Besar Lainnya

AKURAT JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengajukan surat keterangan tidak pernah dipidana (SKCK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Nama besar lainnya juga sama seperti Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar, 

Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, mengonfirmasi bahwa surat permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana (SKCK) telah diterbitkan oleh pengadilan tersebut.

Baca Juga: Resmi Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD Didukung Ikatan Keluarga Madura, Ini Alasannya

"Memang benar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan beberapa surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama pemohon Yusril Ihza Mahendra, Erick Thohir, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar," ujarnya kepada wartawan pada hari Rabu.

Djuyamto menjelaskan bahwa surat-surat ini diperlukan sebagai salah satu syarat pendaftaran dalam pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

"Keperluannya di dalam surat permohonan disebutkan untuk keperluan persyaratan pendaftaran Pilpres," jelasnya.

Baca Juga: Alasan Jokowi Tidak Hadir di Pengumuman Mahfud MD sebagai Cawapres Ganjar

Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi terkait kandidat presiden dan calon wakil presiden dari koalisi politik tertentu.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyebut bahwa calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres menguat ke empat nama.

Keempat nama tersebut adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Baca Juga: Ada Raisa Hingga JKT48, Playlist Live Festival 2023 Digelar 3 Hari, Cek Jadwal Lengkap dan Harga Tiketnya

Herzaky menyatakan bahwa Prabowo akan meminta masukan dan mendengarkan pandangan dari pimpinan tiap partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebelum memutuskan cawapresnya.

"Tentu saja, kami dari Partai Demokrat juga akan memberikan pertimbangan dan masukan ketika hal tersebut diminta," ujarnya.

Namun, Herzaky menekankan bahwa Partai Demokrat akan sepenuhnya mendukung keputusan yang akan diambil oleh Prabowo terkait calon wakil presiden.

Ia berharap calon wakil presiden yang dipilih nantinya adalah individu yang tepat dan mampu membawa kemenangan bagi Koalisi Indonesia Maju.

Saat ini, masyarakat dan pihak-pihak terkait sedang menantikan perkembangan lebih lanjut terkait Pilpres 2024 dan calon yang akan bertarung dalam kontestasi politik tersebut.