Fraksi Golkar DPRD DKI Soroti Pengurangan Subsidi di Bidang Transportasi, Judistira: Harusnya Ditingkatkan!

AKURAT.CO - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyoroti rencana pengurangan subsidi di bidang transportasi, terutama transportasi publik dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna Penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023, Rabu (13/09/2023).

"Fraksi Partai Golkar menegaskan agar Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan rencana pengurangan subsidi di bidang transportasi," katanya di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.

Ia menuturkan, hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan kemudahan aksesibilitas masyarakat dalam hal transportasi.

Seperti halnya keberadaan Transjakarta yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat.

"Saat ini, angkutan umum yang bekerjasama dengan PT. Transjakarta telah menjangkau hampir seluruh wilayah pinggiran Jakarta dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat," tambah Judistira.

Dengan adanya pengurangan anggaran, kata Judistira, ini dapat berdampak pada kualitas dan kuantitas layanan angkutan umum.

Tak hanya itu, pengurangan anggaran pun dapat meningkatkan kemacetan dan polusi udara.

"Karena hal ini akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas layanan transportasi umum, yang pada akhirnya akan berdampak kepada berkurangnya pengguna transportasi umum," papar Judistira.

"Lalu meningkatnya pengguna kendaraan pribadi sehingga kemacetan dan polusi udara juga akan meningkat. Bahkan banyak keluhan masyarakat terkait waktu tunggu yang lama dan tidak lagi konsisten akibat kenaikan penumpang," tambahnya.

Maka dari itu, lanjut Judistira, Fraksi Golkar mengusulkan agar dilakukan peningkatan layanan dan penambahan armada.

"Seharusnya yang dilakukan adalah peningkatan pelayanan, seperti penambahan armada bus dan rute agar waktu tunggu yang lebih singkat terutama pada jam-jam sibuk," tutupnya.

Menanggapi hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menuturkan bahwa pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan layanan transportasi umum.

"Terkait rencana pengurangan subsidi di bidang transportasi, kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengupayakan peningkatan pelayanan dengan penambahan armada bus dan rute untuk memangkas waktu tunggu, terutama pada jam sibuk, " papar Heru.

Sebagai informasi, Perubahan APBD Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,04 persen dari penetapan sebesar Rp. 83,78 triliun menjadi Rp.78,72 triliun.

Pendapatan Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp. 74,38 triliun, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp. 69,83 triliun atau menurun sebesar Rp.4,5 triliun atau sekitar 6,12 persen.

Sedangkan Belanja Daerah yang semula dialokasikan sebesar Rp.74,61 triliun, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 berkurang sebesar Rp.3,3 triliun atau sekitar 4,43 persen sehingga menjadi Rp.71,31 triliun. (*)