Sinergi Transportasi dengan Wilayah Penyangga, Gubernur Pramono Gelar Rakor Bersama Kepala Daerah Bodetabek Bahas Transjabodetabek hingga Percepat TOD

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, bersinergi dengan pemerintah daerah di wilayah penyangga terkait transportasi umum Jabodetabek melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Rapat tersebut dihadiri kepala daerah Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor transportasi.

Melalui forum tersebut, Pramono berharap dapat menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah daerah sekitar dalam membangun sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan.

Baca Juga: D’Masiv Bakal Gelar Tour Konser Harmoni for Tomorrow di 4 Kota Besar Indonesia pada April–Mei 2026, Simak Jadwal Lengkapnya di Sini!

"Mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa dilakukan sendirian. Kita harus bekerja bersama dengan daerah-daerah sekitar seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Karena pergerakan masyarakat kita sudah terhubung satu sama lain," ujar Pramono..

Ia juga menyampaikan beberapa langkah konkret yang akan ditempuh. Salah satunya evaluasi terhadap layanan TransJabodetabek yang saat ini telah beroperasi di enam rute utama, untuk menentukan apakah rute tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut.

"Yang pertama adalah bagaimana Trans-Jabodetabek yang sudah dibuka di 6 jalur, 6 rute itu, apakah perlu pengembangan atau cukup?," katanya.

Selain itu, Pemprov DKI bersama pemerintah daerah di kawasan aglomerasi akan mengembangkan sistem park and ride atau kawasan parkir terpadu.

Fasilitas ini memungkinkan masyarakat memarkirkan kendaraan pribadinya di area tertentu sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi publik seperti MRT, LRT, TransJakarta, atau TransJabodetabek.

Baca Juga: Gubernur Pramono Sebut Kenaikan Tarif Transjakarta Antara Rp 5.000 - 7.000 Sesuai dengan Usulan Netizen

"Kami mengusulkan agar fasilitas park and ride dapat disediakan oleh daerah-daerah setempat. Dengan begitu, selain memudahkan mobilitas warga menuju Jakarta, juga bisa memberikan pemasukan daerah dari retribusi parkir," jelasnya.

Lebih lanjut, politikus PDIP itu menekankan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan transportasi agar kebijakan yang diterapkan di satu wilayah tidak menimbulkan kemacetan baru di wilayah lain.

Untuk itu, ia juga mendorong percepatan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), baik yang dikelola langsung oleh Pemprov DKI maupun oleh MRT Jakarta.

"Pengembangan TOD seperti di Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran HI akan segera dimulai tahun depan. Prinsipnya, manajemen tetap dari Pemprov DKI, sementara pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh MRT," ujarnya.

Baca Juga: Jangan Remehkan! 7 Tanda Tubuh dan Pikiran Sudah Terlalu Stres hingga Butuh Bantuan Profesional

"Kami ingin masyarakat segera merasakan manfaat nyata dari sistem transportasi yang terintegrasi," pungkasnya. (*)