Gubernur Pramono Ungkap Alasan BUMD Jakarta Didorong Jadi Perseroda: Supaya Lebih Profesional

AKURAT JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Pramono mengatakan, perubahan badan hukum tersebut dilakukan agar pengelolaan BUMD di Jakarta dapat berjalan lebih profesional.

Ia mencontohkan sejumlah BUMD seperti PAM Jaya, TransJakarta, dan Bank DKI yang akan didorong untuk memiliki tata kelola yang lebih profesional.

Baca Juga: Jakarta Kota Global, Gubernur Pramono Ingin PT Transjakarta Kelola Transportasi Laut hingga Udara, Ini Fokus Awalnya

"Yang jelas kenapa harus Perseroda, bahwa baik itu PAM Jaya, TransJakarta, Bank DKI, itu akan dibuat lebih profesional," kata Pramono saat ditemui usai peluncuran konsep desain transformasi Blok M fase ultimate, Selasa (6/10/2026).

Menurut Pramono, perubahan tersebut juga berkaitan dengan upaya memperkuat pengawasan publik terhadap BUMD.

Ia menilai, pengawasan masyarakat akan lebih baik apabila pengelolaan BUMD tidak terlalu terpusat pada kepala daerah.

"Karena saya meyakini bahwa pengawasan publik atau masyarakat itu akan lebih baik dibandingkan dengan segala sesuatunya yang mengerucut pada satu orang, yaitu pada Gubernur," ujarnya.

Pramono mengakui dirinya sebagai gubernur memiliki keterbatasan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh BUMD yang berada di bawah Pemprov DKI Jakarta.

"Saya sebagai Gubernur pasti tidak punya daya tangan saya untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh," katanya.

Karena itu, menurut Pramono, perubahan badan hukum tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola perusahaan daerah.

"Maka perubahan ini semata-mata untuk membuat transparansi, efektivitas, dan juga agar BUMD yang ada di Jakarta ini menjadi jauh lebih sehat," tutur Pramono.

Selain mendorong perubahan badan hukum, Pramono juga mengungkap rencana untuk mendorong sejumlah BUMD Jakarta melantai di bursa saham.

Mantan Sekretaris Kabinet RI itu mengatakan, langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat kontrol publik terhadap perusahaan milik daerah.

"Termasuk seperti yang saya sampaikan, beberapa BUMD saya akan dorong untuk segera IPO atau go public," ucap Pramono

"Bukan apa-apa, supaya kontrol publiknya menjadi lebih baik," sambungnya. (*)