Rencana Obligasi Daerah Jakarta Capai Rp 5,2 Triliun, Legislator Golkar Andri Santosa Soroti Ruang Fiskal

AKURAT JAKARTA – Sekretaris Fraksi Golkar, Andri Santosa, menilai ruang fiskal menjadi bagian penting dalam pembahasan rencana penerbitan obligasi daerah Jakarta yang kini berada di kisaran Rp5,2 triliun.

Andri mengatakan, kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta terus berkembang, mulai dari transportasi publik, layanan kesehatan, pendidikan, pengendalian banjir hingga berbagai kebutuhan infrastruktur lainnya.

"Karena itu, menurut saya, pembahasan obligasi daerah tidak semestinya berhenti pada persoalan berutang atau tidak berutang. Yang lebih penting adalah untuk apa pembiayaan tersebut digunakan dan sebesar apa manfaat yang akan kembali kepada masyarakat," kata Andri dalam keterangannya dikutip, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga: Purbaya Ingatkan Pemprov DKI Tak Terburu-buru Terbitkan Obligasi Daerah, Pramono: Tetap Akan Kami Ajukan

Menurutnya, kemampuan fiskal daerah tetap perlu dijaga agar pembangunan dapat berjalan tanpa mengurangi kapasitas APBD dalam membiayai pelayanan masyarakat.

Andri menyebut ruang pembiayaan dapat menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan pembangunan Jakarta apabila digunakan untuk proyek yang jelas, produktif, terukur, dan memberikan manfaat jangka panjang.

"Jika pembiayaan digunakan untuk proyek yang jelas, produktif, terukur dan memberikan manfaat jangka panjang, maka ruang pembiayaan dapat menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan pembangunan Jakarta," tuturnya.

Anggota Komisi B itu menilai DPRD memiliki fungsi penting dalam mengawal penggunaan ruang fiskal tersebut.

Setiap pembiayaan yang menimbulkan kewajiban bagi daerah, kata Andri, harus tetap memperhatikan kesehatan APBD.

"Ruang fiskal perlu dibuka untuk menjawab kebutuhan pembangunan, tetapi penggunaannya harus dikawal agar setiap kewajiban yang muncul tetap sehat bagi APBD dan tidak menjadi beban bagi generasi berikutnya," ucapnya.

Andri menegaskan, pembangunan Jakarta membutuhkan pembiayaan, namun utang yang diambil harus memiliki tujuan yang produktif dan manfaat yang dapat diukur.

"Pembangunan membutuhkan pembiayaan. Tetapi setiap utang harus produktif, terukur dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta," pungkasnya.

Diketahui, rencana penerbitan obligasi daerah sebelumnya diusulkan Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di tengah kebutuhan pendanaan berbagai proyek strategis.

Dana yang dihimpun melalui obligasi direncanakan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang produktif sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. (*)