Program Padat Karya Pemprov DKI, Pekerja Digaji Setara UMP Rp 5,7 Juta

Laode Akbar | 17 Juni 2026, 14:52 WIB

Gubernur Jakarta, Pramono Anung

AKURAT JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui Program Padat Karya sepanjang tahun 2026.

Program yang ditujukan bagi warga ber-KTP Jakarta ini menawarkan upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yakni sekitar Rp5,7 juta per bulan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan program tersebut disiapkan sebagai bantalan sosial bagi masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi sekaligus menjadi solusi jangka pendek untuk menekan pengangguran.

"Kami membuka program padat karya ini sebagai bantalan sosial jangka pendek agar masyarakat tetap bisa bekerja dan memperoleh penghasilan," kata Pramono, Rabu (17/6/2026).

Program ini membuka kesempatan kerja di berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari kebersihan lingkungan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pemprov DKI berharap program tersebut dapat membantu warga yang belum memiliki pekerjaan memperoleh penghasilan sambil berkontribusi dalam pembangunan lingkungan sekitar.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim mengatakan Program Padat Karya merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI untuk memastikan bantuan pemerintah tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Pak Gubernur Pramono Anung sangat peduli dengan kondisi masyarakat kita. Melalui Program Padat Karya, kita tidak hanya membuka kesempatan kerja, tetapi juga memastikan bantuan ini benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan," ujar Chico.

Ia menambahkan, program tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus mendorong perputaran ekonomi hingga tingkat kelurahan dan RW.

Untuk memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta Dinas Sumber Daya Air akan melakukan verifikasi data calon peserta sebelum hasil seleksi diumumkan melalui platform resmi Program Padat Karya.

Sementara itu, pemerintah kota dan kabupaten administrasi diminta memperkuat sosialisasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RT, dan RW agar informasi lowongan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Pemprov DKI mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi melalui kanal resmi pemerintah dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (*)

#Pemprov DKI #Program Padat Karya #Gaji pekerja padat karya #Gubernur Pramono