Viral! Kartu Layanan Transportasi Umum Gratis Diperjualbelikan, Gubernur Pramono: Kita Tindak Tegas Pelakunya

AKURAT JAKARTA - Viral di media sosial dugaan praktik jual beli kartu layanan transportasi umum gratis atau Kartu Layanan Gratis (KLG) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Salah satu unggahan yang viral berasal dari akun X @hrdbacot yang menyoroti adanya penawaran kartu Jakcard penerima fasilitas gratis TransJakarta, LRT, dan MRT selama satu tahun.

Dalam unggahan tersebut, akun itu menyayangkan fasilitas transportasi gratis yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tertentu justru diperjualbelikan secara daring.

Baca Juga: Pemprov DKI Siapkan 160 Sapi untuk Qurban, Gubernur Pramono: Hewan Pribadi Dirahasiakan

Unggahan itu juga meminta Wakil Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Jakarta, Yustinus Prastowo serta PT Transjakarta untuk meminta penindakan.

"Udah bagus dikasih free. Malah dijualin. Astagaaah Tolong pak bisa ditindak beginian @prastow @PT_Transjakarta," tulis keterangan akun tersebut.

Merespons hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta jajarannya menindak tegas pihak yang terlibat dalam dugaan praktik jual beli kartu layanan transportasi umum gratis tersebut.

Pramono mengatakan, tindakan tegas juga akan diberikan apabila ditemukan adanya keterlibatan orang dalam dalam praktik tersebut.

"Saya meminta untuk siapa pun yang melakukan itu, termasuk kalau kemudian ada indikasi keterlibatan orang dalam, maka saya minta untuk diambil tindakan yang tegas," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga: BPBD Prediksi Hujan Sedang - Lebat Landa Jakarta hingga 24 Mei, Warga Diimbau Waspada Genangan

Menurut Pramono, sistem pengelolaan layanan transportasi publik di Jakarta, termasuk distribusi kartu layanan gratis, selama ini dijalankan secara terbuka dan transparan.

"Karena sekarang ini bagian dari transparansi untuk pengaturan sistem transportasi di Jakarta, termasuk kartu yang dimiliki itu dilakukan secara transparan dan terbuka," ujarnya.

Meski demikian, Pramono belum mengungkapkan apakah pemerintah telah menemukan pelaku maupun adanya unsur pelanggaran internal dalam kasus tersebut.

Baca Juga: Persaingan Sengit Pekan Pamungkas Serie A, Empat Tim Ini Berebut Tiket Liga Champions

Ia memastikan Pemprov DKI akan menindaklanjuti laporan yang beredar agar program layanan transportasi gratis tidak disalahgunakan pihak tertentu. (*)