Komisi D DPRD DKI Desak Percepatan Penanganan Darurat TPST Bantargebang, Yuke: Longsor Sampah Jadi Peringatan Serius

AKURAT JAKARTA – Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mempercepat langkah penanganan darurat di TPST Bantargebang menyusul tragedi longsor yang menewaskan tujuh orang.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan peristiwa tersebut menjadi pengingat serius bahwa kondisi Bantargebang sudah berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan solusi cepat serta terukur.

"Musibah yang terjadi di Bantargebang yang menimbulkan korban sebanyak tujuh orang ini betul-betul yang tidak pernah kita bayangkan dan sebetulnya sangat-sangat menyedihkan," ujar Yuke kepada wartawan, Jumat (13/3/2026).

Baca Juga: Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di La Liga, 14 Maret 2026: Mampukah Tuan Rumah Hentikan Ambisi Empat Besar?

Ia menjelaskan, pihak DPRD terus melakukan koordinasi dengan dinas terkait serta memantau perkembangan penanganan di lapangan, meskipun belum turun langsung ke lokasi karena proses evakuasi masih berlangsung.

Menurutnya, Komisi D sebelumnya juga telah mengingatkan perlunya langkah antisipasi untuk mencegah potensi longsor, termasuk penguatan struktur timbunan sampah serta pengajuan anggaran darurat jika dibutuhkan.

"Ini harus segera ditangani, khususnya tempat yang sudah tidak memadai lagi. Pada saat terjadi longsor sebelumnya kita juga sudah mengingatkan apa yang bisa diantisipasi agar tidak terjadi lagi," katanya.

Yuke juga menyoroti perlunya penambahan area pengelolaan sampah sebagai solusi sementara, mengingat volume sampah Jakarta yang terus meningkat sementara kapasitas Bantargebang sudah sangat terbatas.

Baca Juga: Ancol Hadirkan Festival Raya Kemenangan Selama Libur Lebaran, Tawarkan Beragam Hiburan hingga Promo Wisata, Ini Rincian Acaranya

Selain itu, ia mendorong percepatan penerapan teknologi pengolahan sampah seperti Refuse Derived Fuel (RDF), insinerator, maupun komposter untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bantargebang.

“Kita harus mulai menghabiskan sampah yang ada di Bantargebang. Dengan adanya RDF, paling tidak bisa mengurangi sampah yang dibuang ke sana,” ujarnya.

Komisi D juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, mulai dari Pemprov DKI, Pemerintah Kota Bekasi, hingga pemerintah pusat termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), guna mencari solusi komprehensif terhadap persoalan sampah Jakarta.

Selain aspek teknis, DPRD juga menyoroti faktor keselamatan pekerja di kawasan TPST Bantargebang.

Politikus PDIP itu menegaskan pentingnya jaminan keselamatan kerja, termasuk penyediaan sarana prasarana K3 serta perlindungan asuransi bagi para pekerja.

"Kita juga dorong terkait keselamatan pekerja. Kenyamanan dan keamanan pekerja harus betul-betul diperhatikan, supaya mereka juga tenang bekerja karena resikonya cukup tinggi," katanya.

Baca Juga: Gubernur Pramono Pastikan Jakarta Masih Nihil Kasus Campak, Meskipun Daerah Penyangga Sudah Terjangkit

Komisi D berharap tragedi ini menjadi momentum pembenahan menyeluruh tata kelola sampah Jakarta dari hulu hingga hilir, termasuk penguatan pengolahan sampah di tingkat sumber dan kawasan antara.

"Kita harus duduk bersama mencari solusi supaya tidak ada lagi kejadian longsor seperti ini ke depannya," kata Yuke. (*)