Ratusan Pedagang Pasar hingga Warteg Geruduk Gedung DPRD DKI, Tolak Pasal Penjualan Rokok dalam Raperda KTR

AKURAT JAKARTA - Ratusan pedagang kaki lima, pedagang pasar dan pedagang warteg mendatangi Kantor DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih untuk menolak pasal penjualan rokok dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Mereka membentangkan spanduk "Tolak Ranperda KTR DKI JAKARTA yang Membunuh Ekonomi Kerakyatan!, Lawan! Ini Soal Isi Perut Rakyat!" pada Kamis (20/11/2025).

Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ngadiran, mengatakan pihaknya tegas menyatakan penolakan terhadap pasal-pasal pelarangan penjualan yang difinalisasi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Ranperda KTR) DPRD DKI Jakarta.

Baca Juga: Tinjau Langsung Kondisi Satwa di TMR Ragunan, Gubernur Pramono Bantah Video Viral Harimau Sri Deli Kurus dan Tak Terawat

"Pasal larangan penjualan rokok radius 200meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, sampai perluasan kawasan tanpa rokok di pasar rakyat sama saja dengan menghilangkan mata pencaharian pedagang pasar yang semakin hari semakin tergerus," ujar Ngadiran.

Untuk diketahui, Pemda DKI memiliki 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Dari jumlah itu, 146 pasar masih aktif operasional, sementara tujuh pasar lainnya telah dialihfungsikan. Jumlah pedagang tercatat sebanyak 110.480 orang.

"Ada seratus ribuan pedagang yang terdampak langsung dengan larangan-larangan Ranperda KTR ini. Pedagang itu kan aset pasar yang harusnya dilindungi, diberdayakan, bukan ditekan dengan aturan yang tidak adil," kata Ngadiran.

Ia menambahkan, APPSI mendesak Pemprov dan DPRD DKI Jakarta agar pasar tradisional atau pasar rakyat dikecualikan dari kategori "Tempat Umum" dalam penerapan KTR secara total.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima, Ali Mahsun, menyampaikan permohonannya agar Bapemperda DPRD DKI Jakarta segera meninjau ulang dan menunda pengesahan Ranperda KTR yang berdampak pada ekonomi rakyat.

Baca Juga: PENTING! Layanan MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional Total Hari Ini, Penumpang Diimbau Ikuti Arahan Petugas

"Kami menolak pasal-pasal yang mengatur jual beli rokok di dalam Raperda, DKI Jakarta. Baik itu jual rokok eceran maupun zonasi 200 meter dari sentra pendidikan, pelarangan pemajangan dan larangan merokok di area pasar, toko, dan rumah makin.Kami hadir hari ini mengetuk hati nurani wakil rakyat. Ini urusan perut!," tegas Ali Mahsun.

Ia memaparkan, ketika aturan tersebut dipaksakan untuk ditetapkan oleh DPRD, maka mata kehidupan rakyat kecil makin terberangus.

"Tolong hati nurani nya wakil rakyat, agar tidak memaksakan kehendak. Jangan atas nama kekuasaan, ego pribadi dan kelompok membuat keputusan yang menyusahkan nasib rakyat," tukasnya.

Protes penolakan Ranperda KTR ini disampaikan oleh Kowarteg Nusantara, Komunitas Warteg Merah Putih, APPSI, PANDAWAKARTA dan UMKM Rewojong.

Baca Juga: Jakcloth Year End Sale 2025 Hadir di Istora Senayan Jelang Akhir Tahun, Spesial Show Sederet Musisi hingga Stand Up Comedy, Cek Selengkapnya di Sini!

"Sekali lagi, tolong dibatalkan semua pasal-pasal yang mengatur jual beli rokok. Bisa bayangkan bagaimana penghidupan kami. Kami tidak sanggup dibebani Ranperda KTR. Kami cuma mau bertahan," tambah juru bicara Komunitas Warteg Merah Putih, Zidan. (*)