Kemacetan Kerap Terjadi di Tanjung Priok, Pemprov DKI Bersama Pelindo Mengatasinya Melalui Integrasi 2 Jalan Tol Ini

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebut bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama Pelindo dapat mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di Tanjung Priok.

Hal ini disampaikannya usai mengunjungi Kantor PT Pelindo di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat (16/5/2025). Turut dihadiri Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono.

"Saya mengucapkan terima kasih atas undangan Dirut Pelindo. Kunjungan ini menjadi momentum memperkuat kerja sama, agar kemacetan parah yang pernah terjadi tidak terulang," ujar Pramono.

Baca Juga: Cegah Tawuran Berulang! Selain Program Manggarai Bershalawat, Gubernur Pramono Juga Akan Perbanyak Tempat Olahraga dan Buka Lapangan Pekerjaan

Ia menilai kerja sama pengintegrasian jalan tol Cibitung–Cilincing dan tol Cikampek penting untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan arteri.

Menurutnya, hal tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran distribusi logistik.

"Jika kendaraan dari tol tidak langsung masuk ke jalan arteri, maka tekanan lalu lintas bisa dikurangi. Semoga komitmen bersama ini segera direalisasikan," imbuhnya.

Baca Juga: Ketua Zaki Iskandar Maju Kembali di Musda Golkar DKI Jakarta, Bertekad Sempurnakan Kemenangan di Pemilu 2029

Politikus PDIP itu juga menyoroti pentingnya fungsi Pelabuhan Tanjung Priok sebagai simpul logistik nasional. Ia menyebut aktivitas truk di kawasan tersebut bisa meningkat drastis saat aktivitas bongkar muat tinggi.

"Rata-rata ada 2.500 truk per hari. Saat kemacetan, bisa naik menjadi 4.000 hingga 7.000 truk. Ini harus dimitigasi agar tidak mengganggu kenyamanan warga," pungkasnya.

Sementara itu, Dirut Pelindo, Arif Suhartono menjelaskan, lokasi yang dikunjungi Gubernur merupakan menara kontrol untuk seluruh aktivitas di pelabuhan, termasuk pengawasan hingga luar kawasan Tanjung Priok.

"Perlu kami sampaikan bahwa di tempat ini juga bisa melakukan controlling di daerah di luar Tanjung Priok apabila memang dibutuhkan. Katakanlah ada permasalahan sistem di daerah tertentu, ini bisa kita manage dari sini," jelas Arif.

Terkait kemacetan yang terjadi pada 17 April 2025, Arif mengaku sudah memaparkan penyebabnya kepada Gubernur. Ia menyebut kemacetan disebabkan oleh kesalahan perencanaan operasi di salah satu terminal.

"Karena itu, kami ubah pendekatan dari sistem real-time menjadi berbasis perencanaan,” katanya.

Dalam sepekan ke depan, lanjut Arif, seluruh terminal wajib melaporkan radar kegiatan sebagai bagian dari sistem kontrol lalu lintas yang lebih terstruktur.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dengan KSOP Tanjung Priok, Pemprov DKI, kepolisian, dan pihak terkait lainnya. (*)