Antisipasi Krisis Global, Pemerintah Pusat Pertimbangkan Opsi WFH

AKURAT JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mendorong langkah strategis penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta mengkaji kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Langkah proaktif ini diambil sebagai upaya antisipasi pemerintah terhadap dampak ketidakpastian krisis global yang kian dinamis.

"Kita harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun yang terjadi kita aman. Kita bersyukur aman, tapi harus ada upaya mengurangi konsumsi BBM kita," kata Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Baca Juga: Amankan Masa Mudik hingga Libur Lebaran Idulfitri 2026, Satpol PP DKI Siagakan 1.790 Personel per Hari

Dia menjelaskan, gejolak geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memicu lonjakan harga energi dunia. Kenaikan harga BBM ini dikhawatirkan akan merembet pada inflasi sektor pangan.

Meski Indonesia telah mengamankan stok pangan dasar, Presiden menegaskan bahwa efisiensi energi tetap menjadi prioritas mutlak.

Sebagai bahan kajian, Presiden mencontohkan kebijakan penghematan ekstrem yang dilakukan beberapa negara lain, seperti Pakistan. Negara tersebut telah menerapkan WFH hingga 50 persen bagi pegawai pemerintah dan swasta, bahkan memangkas jumlah hari kerja dalam sepekan.

Baca Juga: Pentingnya Pembatasan Medsos bagi Anak, Menjaga Matangnya Fungsi Otak

Efisiensi Birokrasi Presiden menilai, pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi Covid-19 membuktikan bahwa sistem kerja jarak jauh mampu menekan konsumsi energi secara signifikan.

"Dulu kita atasi Covid-19, kita berhasil. Banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah sangat besar," jelasnya.

Ia pun meminta para Menteri Koordinator (Menko) segera merumuskan skema teknis terkait pengurangan hari kerja maupun opsi WFH bagi ASN.

Selain menekan konsumsi BBM, langkah ini diharapkan mampu mengurai kemacetan serta menjaga postur fiskal agar defisit APBN tetap terkendali.

Menekan Kebocoran Anggaran Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya sinkronisasi sistem pemerintahan melalui Government Technology (GovTech) yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Integrasi ini diproyeksikan mampu memangkas kebocoran anggaran hingga 40 persen.

"Sinkronisasi semua kementerian/lembaga menjadi satu jaringan GovTech diperkirakan bisa mengurangi kebocoran sampai 40 persen dari pengeluaran kita," tegas Presiden.

Menutup arahannya, Presiden mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar tidak lengah meskipun kondisi domestik saat ini masih stabil.

Pemerintah harus bersiap menghadapi skenario terburuk jika konflik di Timur Tengah berubah menjadi perang yang berkepanjangan.(*)