JPO Sarinah Bakal Dibangun Lagi, Transjakarta Pastikan Ramah Disabilitas dan Tetap Pertahankan Pelican Crossing

AKURAT JAKARTA - PT Transjakarta menegaskan bahwa pembangunan kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan fasilitas publik yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan.

Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, mengatakan revitalisasi JPO Sarinah sejalan dengan arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung, yang menekankan pentingnya aksesibilitas bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.

"Fokus utama kami adalah memastikan kelompok disabilitas, lansia, dan ibu hamil memiliki fasilitas yang aman dan nyaman untuk menyeberang di kawasan padat tersebut melalui penyediaan lift," ujar Welfizon dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).

Baca Juga: Walfizon Yuza Lalui Ujian sebelum Jabat Direktur Utama Transjakarta

Ia menegaskan, pembangunan dan revitalisasi JPO Sarinah tidak akan menghilangkan fasilitas penyeberangan yang sudah ada.

"Pelican crossing di kawasan tersebut dipastikan tetap beroperasi secara normal dan dapat digunakan oleh pejalan kaki yang menyeberang di permukaan jalan," jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Welfizon, JPO Sarinah akan berfungsi sebagai opsi tambahan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan akses vertikal yang lebih aman dan nyaman.

Baca Juga: LRT Jakarta Fase 1B Capai Titik Krusial, Jalur di Atas Tol Wiyoto Wiyono Resmi Tersambung 100 Persen

Selain itu, JPO tersebut juga dirancang terintegrasi dengan moda transportasi publik, termasuk layanan Transjakarta.

"Revitalisasi ini sekaligus mengembalikan nilai sejarah JPO Sarinah sebagai JPO pertama di Indonesia," tandas Welfizon.

Diketahui, viral di media sosial pemasangan kembali Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Sarinah, Jakarta Pusat yang sempat dibongkar menuai polemik.

Baca Juga: Prediksi Skor Hellas Verona vs Lazio di Serie A, 12 Januari 2026: Ujian Konsistensi di Bentegodi

Pemasangan kembali JPO tersebut menuai kritik dari Koalisi Pejalan Kaki. Menurutnya, pada era kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta tahun 2022 lalu, JPO itu sudah dibongkar dengan alasan estetika.

Sebagai gantinya, telah disediakan pelican crossing yang menurutnya lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, hingga ibu hamil.

Mereka pun menduga adanya indikasi Pemprov DKI mengutamakan fungsi pemasangan iklan di JPO tersebut dibanding untuk keperluan warga. (*)