Viral Mobil Dinas Pemprov DKI Pakai Pelat Palsu Terjaring Razia One Way di Puncak, BPAD DKI: Kita Tindak Lanjuti!

AKURAT JAKARTA - Viral di media sosial sebuah mobil dinas operasional milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terjaring pemeriksaan kepolisian di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (5/4/2026).

Berdasarkan video yang diunggah akun Threads @teguhooper, kendaraan tersebut tertangkap menggunakan pelat nomor palsu berwarna putih untuk menutupi identitas aslinya sebagai kendaraan dinas berpelat merah.

Aksi manipulasi ini terungkap saat anggota Satlantas Polres Bogor sedang melakukan patroli rutin di jalur Puncak yang saat itu tengah diberlakukan sistem satu arah (one way).

Baca Juga: Buntut Unggahan Foto AI di Aplikasi JAKI Terkait Penanganan Parkir Liar, Lurah Kalisari Minta Maaf dan Sanksi Petugas PPSU dengan SP1

Petugas menaruh kecurigaan pada mobil Suzuki XL7 berwarna hitam dengan nomor polisi B 1732 PQG.

Berdasarkan pemeriksaan STNK, kendaraan tersebut memang aset milik Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna merah.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan penggunaan kendaraan dinas yang berlaku.

Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, mengatakan BPAD telah melakukan penelusuran internal, mengidentifikasi pihak terkait, serta berkoordinasi dengan Inspektorat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami tegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Tindakan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan di luar kedinasan tidak dibenarkan," ujar Faisal dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga: Wabup Tangerang Tinjau Renovasi RTLH di Matagara Tigaraksa, Targetkan Penambahan Kuota Demi Wujudkan Hunian Sehat dan Layak

"Saat ini, kami telah melakukan penelusuran internal dan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Peristiwa ini menjadi perhatian setelah beredarnya unggahan video di media sosial yang memuat dugaan penggunaan kendaraan dinas oleh oknum pegawai Pemprov DKI di kawasan Puncak, Jawa Barat.

Faisal menambahkan, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam penggunaan aset daerah.

"Kejadian ini menjadi evaluasi bagi kami untuk memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh pegawai semakin disiplin serta bertanggung jawab dalam penggunaan kendaraan dinas maupun aset daerah lainnya,” lanjutnya.

Baca Juga: Pemerintah Bangun 824 Unit Rusun untuk Warga Bantaran Rel Kereta Kawasan Senen, Tahap Pertama Target Selesai Juni 2026

Faisal juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Atensi dan masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," pungkasnya. (*)