Melek Hukum, RW dan RT di Jakbar Ikuti Pelatihan Bidang HAM

AKURAT.CO - Untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap peraturan yang berlaku, Pemerintah Kota Jakarta Barat memberikan pelatihan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kegiatan tersebut melibatkan 50 peserta dari unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Karang Taruna.

Juga RW dan RT yang bertempat di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Duta Mas Jelambar Baru, Grogol Petamburan.

Baca Juga: Apakah Semua Mobil Pejabat DKI Sudah Uji Emisi? DPRD: Harus Tegas!

"Para peserta mendapatkan pemaparan hukum dari para narasumber, ada hukum waris, materi Organisasi Bantuan Hukum (OBH)," kata Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota (Setko) Jakarta Barat, Hilmy Rosyida.

Hilmy menyebut kegiatan bertujuan agar warga memahami hukum jika ada masalah dalam pelayanan publik.

"Supaya lebih aplikatif dalam melayani masyarakat, dan peserta bisa menggali ilmu. Kita akan lebih waspada dan hati-hati mencermati hal yang berkaitan dengan hukum," ungkapnya.

Baca Juga: Terbongkar, Kasus Peredaran Obat Keras Libatkan Oknum Tenaga Kesehatan

Lebih lanjut, Hilmy menyebut selain unsur tindak pidana, masyarakat yang mempunyai merek dagang harus melek hukum supaya tidak terjebak dalam persoalan hukum.

Hilmy juga meminta peserta dari pengusaha yang tergabung dalam wadah Jakpreneur untuk menguasai teknologi dan informasi di bidang hukum.

"Peserta dari pelaku UMKM harus bisa memahami dan lebih mendalami lagi materi hukum dari para narasumber," kata Hilmy.

Baca Juga: Keren! Bupati Zaki Luncurkan Program Pembayaran Pajak Via QRIS dan Virtual Account

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Lurah Jelambar Baru, Frangky Septiadi mengatakan, Kelurahan Jelambar Baru menjadi salah satu kelurahan sadar hukum pada tahun 2019.

"Pada ketua RT dan RW (mengikuti kegiatan tersebut) supaya melek hukum untuk melayani masyarakat, karena jika ada warga yang berurusan hukum lalu kita dibekali hukum akan melayani dengan baik.

"Mulai sedini mungkin kita beri pembekalan dengan peningkatan hukum untuk melayani masyarakat," tuturnya.

Jika aparatur RT dan RW tidak memahami hukum, lanjut Frangky, lalu ada warga yang tersangkut hukum akan menjadi sulit menanganinya.

"Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi pemangku kebijakan di lingkungan Kelurahan Jelambar Baru," katanya.

Sementara itu, salah satu peserta, anggota LMK RW 10 Kelurahan Jelambar Baru, Sri Hartini menyebut, materi yang ia terima dalam kegiatan tersebut bermanfaat dan memberinya ilmu di baru bidang hukum dan HAM.

"Selama ini masalah sangat kompleks. Ada persoalan hukum narkotika, perjudian, dengan ilmu ini sedikit (bisa) mengetahui. Nantinya kami bisa menyosialisasikan pada warga," katanya.