Sebanyak 8 Posisi Magang Komnas Perempuan Dibuka, Mahasiswa Bisa Pilih Sesuai Keahlian

AKURAT JAKARTA - Magang biasanya identik dengan pekerjaan administratif dan pengalaman pertama masuk ke dunia profesional.

Namun, kesempatan berbeda ditawarkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui program magang periode IV tahun 2026.

Mahasiswa tidak hanya ditempatkan untuk membantu pekerjaan kantor.

Selama mengikuti program, peserta akan terlibat dalam kegiatan kelembagaan, pengelolaan program, analisis, advokasi, hingga pekerjaan lain yang berkaitan dengan mandat Komnas Perempuan.

Ada delapan bidang yang dibuka dalam rekrutmen kali ini.

Pilihannya cukup beragam, mulai dari Pusat Pengetahuan, Pengembangan Sistem Pemulihan, Advokasi Internasional, hingga Pemantauan dan Pendidikan.

Bidang yang tersedia antara lain Divisi Pusat Pengetahuan (Resource Center), Divisi Pengembangan Sistem Pemulihan, Divisi Advokasi Internasional, PMEP dan Pengawasan Internal, Divisi Partisipasi Masyarakat, Divisi Pemantauan, Gugus Kerja Perempuan Pekerja, serta Divisi Pendidikan.

Jurusan yang dibutuhkan juga berbeda-beda.

Mahasiswa ilmu komunikasi, hubungan internasional, ilmu sosial, hukum, politik, manajemen, ekonomi, administrasi pemerintahan, hingga desain komunikasi visual memiliki kesempatan untuk mendaftar pada posisi tertentu.

Khusus Divisi Advokasi Internasional, misalnya, kandidat yang dicari berasal dari ilmu komunikasi, hubungan internasional, atau ilmu politik semester 4-6.

Baca Juga: Biarawati Katolik Asal Timor-Leste Kuliah di UNISA Yogyakarta, Suster Dulce Temukan Pengalaman Tak Terduga

Sementara Divisi Partisipasi Masyarakat membutuhkan mahasiswa komunikasi dan desain komunikasi visual.

Program ini berlangsung selama dua bulan, yakni November dan Desember 2026.

Peserta wajib menjalani kegiatan secara luring di kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, sesuai jadwal dan ketentuan kehadiran yang berlaku.

Ada pula uang harian sebesar Rp57 ribu per hari bagi peserta magang.

Pemberian tersebut mengacu pada Permenkeu Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.