MENCERAHKAN! Buku Islam dan Politik Karya Quraish Shihab Diluncurkan di Islamic Book Fair 2023

AKURAT JAKARTA - Di gelaran Islamic Book Fair 2023, Cendekiawan Muslim Indonesia, Quraish Shihab, merilis buku barunya berjudul Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban.

Menurut Prof. Quraish, pembahasan Islam dan politik harus diawali dengan pemahaman tentang dua kata tersebut.

"Perdebatan sering terjadi karena adanya perbedaan dalam pemaknaan," kata Prof. Quraish dilansir dari Antara.

Baca Juga: Buruan Hari Ini Terakhir Islamic Book Fair 2023, Acara Ditutup Pembagian Hadiah

Peluncuran di Islamic Book Fair 2023 dibarengi bedah buku yang menghadirkan narasumber mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin dan Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti,

Quraish Shihab lebih lanjut mengatakan, politik dalam bahasa Arab disebut siyasah. Siyasah berarti pengendali, sehingga orang yang berpolitik itu mengendalikan sesuatu.

"Dalam Islam, orang yang berpolitik atau politisi harus tahu arahnya ke mana. Dia juga harus tahu mengendalikan kendaraannya untuk mencapai tujuan. Jadi pengetahuan perlu, arah perlu, akhlak juga perlu," tegasnya.

Baca Juga: Masih Berlangsung, Begini Cara ke Islamic Book Fair 2023 Menggunakan KRL, Transjakarta, dan MRT

Ia mengatakan siyasah (politik) mempunyai pengertian yang hampir sama dengan hikmah. Dalam Al Quran tidak ada kata siyasah, tapi ada kata hikmah.

"Hukum menghalangi orang untuk mengantarkannya pada keadaan yang baik. Politik atau siyasah menghalangi orang dari kerusakan untuk mengantarnya pada kebaikan," ujar dia.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengapresiasi buku tersebut. Ada tiga poin yang disoroti Mu'ti.

Baca Juga: Tarif Maksimal LRT Jabodebek Rp 20.000 Segera Diterapkan, Ini Daftar Rute Lengkap

Pertama, buku tersebut ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, mengalir, dan mencerahkan.

"Selalu ada yang baru, termasuk berbagai hal yang selama ini tidak kita temukan dalam kajian keislaman, termasuk di perguruan tinggi," ungkap Mu'ti.

Mu'ti mencontohkan penjelasan tentang 'agama adalah politik dan politik adalah agama'. Menurutnya, di tengah upaya sebagian pihak untuk memisahkan antara agama dan politik, Quraish justru menjelaskan tidak ada pemisahan antara Islam dan politik serta agama dan politik.

"Tapi tentu politik sebagai makna yang mengandung pengertian keadaban. Politik sekarang sudah mengalami distorsi makna dan pergeseran yang orang memandang politik sebagai sesuatu yang negatif," bebernya.

Kedua, Prof Quraish dalam bukunya menjelaskan istilah kunci dalam politik dan pemerintahan yang selama ini masuk wilayah ikhtilaf. Istilah kunci itu yakni khalifah.

"Khalifah mengandung pengertian tanggung jawab umum bagi siapa saja untuk memakmurkan bumi. Ini tugas yang diemban semua manusia," urai Mu'ti.

Ketiga, pesan buku ini relevan dan kontekstual dengan kondisi Indonesia. Mu'ti melihat politik kotor terjadi karena mengalami distorsi dan dipisahkan dari nilai akhlak.

"Politik hubungannya dengan keadaban dan akhlak. Politik dalam konteks penyelenggaraan negara untuk kemaslahatan umum, tidak boleh untuk maslahat personal," tutupnya.