Pemerintah Isyaratkan Anggaran MBG Turun, Menkeu dan BGN Matangkan Strategi

AKURAT JAKARTA – Pemerintah mengisyaratkan adanya potensi penurunan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penyesuaian ini menyusul langkah pembenahan tata kelola serta validasi data penerima manfaat yang tengah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan kemungkinan efisiensi anggaran tersebut berdasarkan laporan dan koordinasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca Juga: Dinilai Tepat Sasaran, Iwan Setiawan Apresiasi UU PFII Demi Kepastian Ekonomi Jangka Panjang

"Jadi begini kalau pertanyaannya berkenaan dengan anggaran MBG, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan (menurun)," ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Prasetyo menjelaskan, penurunan proyeksi kebutuhan dana MBG tidak lepas dari perbaikan sistem manajemen serta verifikasi ulang data di lapangan oleh pimpinan BGN.

"Setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data, ada kemungkinan akan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG," lanjutnya.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi rencana pertemuannya dengan Kepala BGN Nanik S. Deyang guna membahas penyesuaian skema dan efisiensi anggaran program MBG untuk periode berjalan.

"Saya mau ketemu Ketua MBG (Kepala BGN) seminggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas kemungkinan ada penurunan," tutur Purbaya.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menambahkan bahwa penataan ulang fokus pada presisi jumlah penerima manfaat, pemetaan titik distribusi, hingga insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah tersebut secara otomatis menekan angka kebutuhan anggaran agar lebih tepat sasaran.(*)