DPD Golkar DKI Siapkan Biaya Bongkar Atribut Parpol, Tak Ingin Tinggalkan Sampah Visual di Jakarta

AKURAT JAKARTA - Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, menyatakan pihaknya mulai menata pemasangan atribut partai secara lebih tertib, termasuk dengan menyiapkan biaya khusus untuk pencopotan setelah masa pemasangan berakhir.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen menjaga kebersihan dan estetika Kota Jakarta, seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap penataan ruang publik.
"Sekarang kami sudah mulai siapkan, bukan hanya biaya pasang, tapi juga biaya copot. Jadi setelah selesai, atribut itu harus diturunkan kembali," ujar Zaki dalam pertemuan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Satpol PP DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Legislator Golkar Andri Santosa Soroti Persoalan SPAM Jakarta: Dari Pipa Bocor hingga Respons Lamban
Menurutnya, selama ini praktik pemasangan atribut partai kerap hanya memperhitungkan biaya pemasangan, tanpa diimbangi dengan perencanaan pencopotan.
Akibatnya, tidak sedikit atribut yang dibiarkan terpasang hingga rusak dan mengganggu keindahan kota.
Zaki menegaskan, Golkar kini mendorong pelaksana di lapangan untuk bertanggung jawab penuh, mulai dari pemasangan hingga pembongkaran atribut. Bahkan, material yang digunakan seperti bambu juga diwajibkan untuk dikembalikan setelah digunakan.
"Bahkan bambunya juga harus dikembalikan. Makanya kadang terlihat ada tumpukan bambu di sekitar kantor. Itu bagian dari upaya kita menjaga kebersihan," katanya.
Ia menambahkan, langkah ini juga menjadi bagian dari perubahan pola kerja internal partai agar lebih disiplin dan terukur dalam setiap kegiatan sosialisasi di ruang publik.
"Ini salah satu upaya kita menjaga estetika dan juga kebersihan Jakarta," ujar Mantan Bupati Tangerang dua periode itu.
Zaki mengakui bahwa tantangan dalam penataan atribut partai tidak hanya soal lokasi pemasangan, tetapi juga bagaimana memastikan tidak ada sisa material yang tertinggal di ruang publik.
Karena itu, Golkar berupaya membangun sistem yang lebih tertib agar kegiatan sosialisasi politik tetap berjalan tanpa mengorbankan kebersihan dan estetika kota.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah mendorong penataan atribut partai politik agar lebih teratur dan tidak semrawut, terutama di lokasi-lokasi strategis seperti jalan protokol, jembatan penyeberangan orang (JPO), dan flyover.
"Memang kalau event-event tertentu kita juga ingin sosialisasi ke masyarakat, tapi tetap harus dijaga supaya tidak mengganggu keindahan kota," kata Zaki. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









